Wakil Ketua MPR harapkan parpol kenal dan pahami Empat Pilar MPR

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengharapkan partai politik lebih mengenali dan memahami Empat Pilar MPR sehingga kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.

"Partai politik harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR," kata Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu yang dihadiri secara virtual, Sabtu.

Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan pemahaman yang baik, maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik pula. Ini menjadi komitmen kita bersama," kata Hidayat.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, Hidayat mengatakan sesuai dengan UUD dan UU, partai politik bisa hadir dan eksis agar demokrasi menjadi lebih berkualitas melalui wakil rakyat yang berkualitas dan presiden yang berkualitas. Para wakil rakyat di DPR, DPRD, serta presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik.

"Apabila partai politik berkualitas maka akan muncul calon yang berkualitas. Anggota dewan dan presidennya berkualitas, maka pada gilirannya membuat negara pun berkualitas," terangnya.

Menurut Hidayat Nur Wahid atau biasa disapa HNW, partai politik harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR. Dengan pemahaman yang baik, maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik.

"Dengan mengenali dan memahami Empat Pilar MPR maka parpol akan menyayangi Indonesia,” ujarnya.

HNW mengungkapkan sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi partai PKS. Semakin memahami UUD NRI Tahun 1945, misalnya, maka kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.

"Dengan pemahaman itu bisa menjadi solusi beragam masalah di Indonesia, seperti radikalisme, terorisme, separatisme, dan ketidakadilan," ujar HNW.

Hidayat Nur Wahid hadir secara virtual sebagai narasumber dalam Sosialisasi Empat Pilar. Turut berbicara dalam sosialisasi ini Presiden PKS Achmad Syaikhu dan Ketua DPW PKS Bengkulu Sujono.

Pada bagian lain sosialisasi, HNW membahas tentang Pancasila. Di mana pada Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, menyebutkan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila. Apaila dirasakan masih terlalu banyak, Pancasila bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

"Tetapi setelah pidato 1 Juni, Bung Karno tidak lagi menyinggung soal Trisila dan Ekasila," ujarnya.

Dalam paparannya, HNW menjelaskan Panitia Sembilan menyepakati Pancasila, tetapi bukan Pancasila yang disebutkan dalam Pidato Bung Karno pada 1 Juni.

Bung Karno sebagai Ketua Panitia Sembilan, lanjut HNW, tidak pernah mengatakan Pancasila yang disepakati pada 22 Juni bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Begitu pula, Pancasila yang disepakati secara final pada 18 Agustus 1945.

"Bung Karno adalah Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketika menjadi Ketua Panitia Delapan, Ketua Panitia Sembilan, dan Ketua PPKI, Bung Karno tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila yang disepakati pada 22 Juni maupun pada 18 Agustus bisa diperas menjadi Trisila. Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bisa diperas menjadi Ekasila," papar HNW.

Karena itu, HNW menegaskan apabila bangsa Indonesia konsisten dengan Pancasila maka ikuti Pancasila yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945.

"Pancasila yang final pada 18 Agustus memang Pancasila yang tidak bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila," katanya menegaskan.

HNW menambahkan Presiden Soeharto dalam Inpres Tahun 1968 yang berisi urutan dan penyebutan Pancasila juga tidak mengenal Pancasila yang diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

"Partai politik terutama partai Islam sudah sewajarnya berada di garda terdepan membentengi Pancasila dan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan berpartai dan berpolitik," kata HNW.