Bawaslu RI jabat Presiden GNEJ mulai 1 Januari 2022

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menjabat sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice (GNEJ) menggantikan Superior Electoral Court Republik Dominika mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023.

Bawaslu RI terpilih sebagai presiden GNEJ secara aklamasi yang mana seluruh pengurus dan anggota GNEJ setuju wakil dari Indonesia menggantikan wakil dari Republik Dominika, kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

“Seluruh Governing Council (Dewan Pengurus) GNEJ menyatakan setuju atas terpilihnya Bawaslu sebagai Presiden GNEJ,” terang Fritz yang menghadiri Rapat GNEJ mendampingi Ketua Bawaslu RI Abhan dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.

Dalam rapat ke-4 GNEJ yang berlangsung secara virtual pada minggu ini, anggota membahas tantangan sejumlah negara saat menggelar pemilihan umum.

Tantangan itu di antaranya masalah penyebaran berita bohong dan disinformasi, ketimpangan gender, dan berbagai problem yang mengancam demokrasi.

“GNEJ berharap Indonesia mampu memberi perubahan yang baik ke depannya untuk forum internasional ini,” sebut Fritz.

GNEJ merupakan organisasi lintas lembaga dan negara yang memiliki 187 anggota.

Anggota GNEJ di antaranya perwakilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Pemilu, Pengawas Pemilu, para akademisi, dan pegiat pemilu dari berbagai negara.

Organisasi itu menjadi forum lintas lembaga dan lintas negara yang memusatkan perhatian untuk membangun pemilihan umum yang jujur dan adil.

“Menjadi Presiden GNEJ merupakan sebuah tantangan bagi Bawaslu untuk dapat melanjurkan dan membawa keadilan pemilu ke dunia secara internasional, terutama untuk daerah Asia. Akan tetapi, penunjukan ini merupakan pengakuan internasional terhadap Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan menjaga keadilan pemilu,” kata Fritz.

Indonesia terpilih sebagai Presiden GNEJ pada pertemuan ke-4 yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Dewan Penasihat sejumlah organisasi dunia, antara lain International Foundation for Electoral Systems (IFES), Organization of American States (OAS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Kantor Perwakilan UNDP di Meksiko, serta beberapa ahli, akademisi, dan peneliti.