Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan, sikap Partai Demokrat menolak usulan hak angket pajak bukan untuk menyembunyikan sesuatu.
"Partai Demokrat tidak memiliki agenda khusus untuk menyembunyikan sesuatu, tapi melihat kasus mafia pajak adalah kasus hukum," kata Saan Mustopa pada diskusi "Polemik: Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Partai Demokrat melihat usulan hak angket pajak tidak substansial dan sarat dengan muatan politis.
Saan menjelaskan, usulan hak angket pajak muncul setelah terkuaknya kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan.
Padahal, esensi hak angket adalah untuk mengungkap kebijakan pemerintah yang keliru.
"Dalam kasus mafia pajak dimana kebijakan pemerintah yang keliru. Bahkan, pengusulnya pun tidak bisa menjelaskan dimana kebijakan pemerintah yang keliru," katanya.
Saan menambahkan, persoalan mafia pajak adalah persoalan hukum sehingga harus diselesaikan oleh lembaga hukum.
Apalagi, kata dia, kasus mafia pajak saat ini sedang diproses oleh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi, biarkan saja Polri dan KPK yang memproses karena hal itu adalah kasus hukum," katanya.
DPR RI sebagai lembaga politik yang salah satu fungsinya mengawasi, kata dia, sebaiknya mendorong agar Polri dan KPK bisa memprosesnya dengan baik, bukan malam memindahkannya ke ranah politik.
Jika kasus mafia pajak pajak dipindahkan ke ranah politik, kata dia, maka kasus itu tidak akan selesai dengan baik, malah akan menimbulkan kegaduhan politik.
"Karena usulan hak angket pajak tidak substansial, maka Partai Demokrat menolaknya," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, Partai Golkar mengusulkan hak angket pajak sasarannya untuk menguatkan pemerintah, yakni meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Menurut dia, Partai Golkar memiliki tujuan yang baik untuk menguatkan pemerintah dan meningkat penerimaan pajak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengatakan, semangat PKS mendukung usulan hak angket pajak untuk menguatkan pemerintah yakni agar penerimaan negara dari sektor pajak lebih meningkat.
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, usulan hak angket pajak itu tujuannya baik untuk memberantas mafia pajak dan menghilangkan kebocoran penerimaan pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak lebih lebih optimal.
Kalau tujuannya baik, kata dia, kenapa Partai Demokrat menjadi takut?
"Kalau tidak ada apa-apanya kenapa harus takut," kata Nasir.(*)
(T.R024/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
