Pemerintah Alokasikan Rp59 Miliar Untuk IKM

Kudus (ANTARA News) - Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk pengembangan industri kecil dan menengah di wilayah Jawa dan Bali.

Direktur Industri Kecil dan Menengah (IKM Wilayah II (Jawa-Bali) Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, di Kudus, Jumat, mengatakan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pelatihan dan peralatan pendukung bagi IKM di wilayah Jawa dan Bali.

Ia mengatakan target yang ingin dicapai pemerintah saat ini adalah mengubah bisnis IKM menjadi bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengembangan IKM pada 2011, kata dia difokuskan di bidang industri komponen elektronika dan otomotif roda dua, tanpa mengabaikan bidang industri lainnya.

Terlebih lagi, menurut dia beberapa produk yang dihasilkan di dalam negeri mampu bersaing soal kualitas dengan produk serupa dari negara lain.

Salah satu produk yang memiliki kualitas lebih baik dari produk serupa dari luar yakni kampas rem dan tali kopling sepeda motor.

"Hanya saja, soal harga memang masih kalah karena produk serupa yang diproduksi oleh Negara China tersebut lebih murah," ujarnya.

Penyebabnya, kata dia karena negara tersebut memang memiliki teknologi dan bahan baku yang mendukung, sehingga dapat menekan harga produk di pasaran dunia.

Sedangkan pelaku usaha di Indonesia, pada beberapa produk bahan baku maupun teknologinya masih mengadopsi dari luar negeri.

"Pada masa mendatang, akan diupayakan untuk memperbaiki hal tersebut," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menerapkan standar yang sama dengan produk yang dihasilkan dari dalam negeri.

"Artinya, mereka harus mengikuti standar kualitas yang ada di dalam negeri," ujarnya.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pengembangan IKM di dalam negeri semakin meningkat dan terjadi persaingan sehat di pasar.

Terkait dengan keberadaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) industri hasil tembakau, katanya, sangat mendukung, mengingat baru pertama ada di Kudus.

"Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan, karena dipastikan akan digunakan untuk mendukung usaha rakyat," ujarnya.

Selain itu, katanya, LIK tersebut juga bisa kembangkan menjadi unit pelayanan terpadu (UPT), sehingga nantinya pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk peralatan dan pelatihan.

Pendekatan industri kecil, katanya, ada empat, meliputi satu desa satu produk atau one village product (OVOP), kluster, kewirausahaan dan industri kreatif.(*)

(U.KR-AN/M008)