"Jangankan berniat, mimpi pun tidak pernah," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Partai Golkar tetap konsisten dengan kontrak politik yang dilakukan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa Partai Golkar akan mengawal pemerintahan sampai tahun 2014.
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, kata dia, sudah menegaskan komitmen Partai Golkar untuk konsisten kmengawal pemerintahan sampai tahun 2014.
"Langkah yang dilakukan Partai Golkar mengusulkan hak angket pajak, untuk mendukung penguatan pemerintah," katanya.
Menurut Idrus, Partai Golkar berpandangan praktik mafia pajak harus diberantas untuk menghilangkan kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak.
Jika kebocoran penerimaan pajak terus dibiarkan, kata dia, maka sama saja membiarkan pemerintah menjadi lemah.
Pada kesempatan tersebut, Idrus menegaskan, jika ada wacana yang menyebutkan agar Partai Golkar keluar dari koalisi hal itu merupakan pandangan pribadi.
Partai Golkar dan partai politik lain anggota koalisi terikat dengan kontrak politik yang ditandatangani ketua umum partai politik dan presiden.
"Karena itu, Partai Golkar tetap konsisten dengan kontrak politik untuk mengawal pemerintahan sampai tahun 2014," katanya.
Idrus Marham menambahkan, Partai Golkar juga menghargai arahan Presiden Yudhoyono untuk menuntaskan kasus-kasus hukum, termasuk kasus Bank Century.
Penyelesaian kasus Bank Century yang tersendat hinggta saat ini, kata dia, merupakan pertaruhan kredibilitas DPR, karena keputusan DPR soal tindaklanjut kasus Bank Century sudah direkomendasikan kepada lembaga penegak hukum.
"Namun tindaklanjut dari lembaga penegak hukum sampai saat ini masih tersendat," kata Idrus.
(R024/S019/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
