Golkar Tegaskan Tidak Akan Keluar dari Koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, tidak ada inisiatif dan niat dari Golkar untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Golkar tidak akan berinisiatif keluar. Patut disayangkan kalau hanya karena angket pajak koalisi berantakan. Karena Sekretariat Gabungan Koalisi sejak awal dirancang bukan untuk menyeragamkan," kata Priyo di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Menurut Priyo, Golkar berkukuh mendukung angket mafia perpajakan karena menilai ada banyak kebocoran di perpajakan. Belakangan, usulan itu kandas karena peran Partai Gerakan Indonesia Raya yang berpaling mendukung Demokrat.

"Saya tidak setuju langkah Gerindra dipolemikkan. Menurut saya patut diapresiasi. Kita menunggu apakah ada yang masuk koalisi atau seperti sekarang, kita tunggu satu (atau) dua minggu ini," kata Priyo.

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, internal Golkar tidak melihat tanda-tanda partai itu akan dikeluarkan dari koalisi.

Wakil Ketua DPR RI dari PDIP Pramono Anung juga yakin tidak ada perubahan formasi koalisi setelah usulan angket pajak kandas.

Pernyataan keras dari sejumlah elite Demokrat hanya bunga-bunga yang tidak akan direalisasikan. "Ini bunga-bunga tidak signifikan, bukan tokoh sentral yang berkomunikasi dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi ini ilusi meramaikan media saja," katanya.

Pramono yakin SBY tidak akan mengeluarkan Golkar selama Ketua Umum DPP PDIP Megawati tidak mengatakan bersedia masuk koalisi," katanya.

Pramono meyakini koalisi ini aman-aman saja. Tokoh-tokoh Demokrat yang berbicara soal sanksi bagi anggota koalisi yang tidak sepakat dengan aspirasi Demokrat dinilainya bukan arus utama di partai.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah berharap pemerintahan bisa berjalan kondusif dan stabil, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada program-program kerja. Tapi harapan itu ternyata tak sesuai dengan realita di lapangan. Padahal tujuan pembentukan koalisi adalah untuk mengawal jalannya pemerintah hingga akhir periode 2014.

"Apa gunanya koalisi kalau harus selalu terganggu dengan interupsi-interupsi seperti itu. Jika memang tidak ada kesamaan, artinya bukan koalisi," kata Jafar.

Bahkan, kata dia, kalau perlu koalisi sebaiknya dibubarkan saja, apabila tidak juga dicapai titik temu antarmitra koalisi. "Kalau tidak ada kesamaan, artinya ya bubarkan saja koalisi," ujar Jafar. (S023/D011/Z002/K004)