PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) memutuskan untuk memperpanjang mandat misi operasi penjaga perdamaian multi-dimensi PBB di Timor Leste untuk satu tahun ke depan.
Perpanjangan mandat misi PBB di Timor Leste, UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor Leste), diputuskan dalam sidang Dewan Keamanan yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Kamis.
Pada saat yang sama, Dewan beranggotakan 15 negara itu menyambut baik berbagai kemajuan yang dicapai Timor Leste di berbagai bidang sejak beberapa tahun terakhir ini.
Para anggota Dewan dalam sidang yang dipimpin presiden bergilir DK-PBB, Duta Besar Brazil Maria Luiza Ribeiro Viotti, secara aklamasi menyatakan memperpanjang mandat UNMIT di Timor Leste hingga 26 Februari 2021, yang dinyatakan melalui Resolusi 1969/2011.
UNMIT sebelumnya telah bertugas di Timor Leste sejak 21 September 2010 hingga 7 Januari 2011.
Menyangkut mandat yang baru, Dewan meminta UNMIT untuk membantu Timor Leste dalam mempersiapkan pemilihan umum parlemen dan presiden yang tahun 2012 mendatang.
Mandat untuk bantuan persiapan pemilu itu didasarkan atas permintaan Pemerintah Timor Leste.
Sejalan dengan itu, Dewan mengajak masyarakat internasional untuk ikut membantu proses berlangsungnya pemilu secara adil dan damai di Timor Leste.
DK-PBB juga menegaskan kembali pentingnya UNMIT mendukung Pemerintah Timor Leste dalam terus membangun dan menjalankan reformasi di bidang hukum, mengkoordinir bantuan internasional, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan berbagai aspek lainnya.
Sebelumnya pada Senin (22/2), Dewan Keamanan juga menggelar soal Timor Leste guna membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang UNMIT.
Laporan itu disampaikan di dalam sidang DK-PBB oleh Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Timor Leste serta Kepala UNMIT, Ameerah Haq.
Laporan itu merekomendasikan agar mandat UNMIT diperpanjang selama satu tahun lagi.
UNMIT saat ini memiliki kekuatan 1.520 personil, termasuk 1.480 polisi serta lebih dari 1.200 staf sipil dan sukarelawan.
Ameerah Haq menyatakan dirinya optimistis bahwa Timor Leste akan terus membuat kemajuan jika semua pemimpin politik dan masyarakat luas terus melaksanakan tanggung jawab mereka.
Laporan Sekjen PBB itu juga mengungkapkan bahwa Kepolisian Timor Leste (Policia Nacional de Timor-Leste/PNTL) telah meneruskan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional di 10 dari 13 distrik serta enam unit, termasuk distrik terbesar Viqueque, juga di Departemen Imigrasi, Unit Patroli Perbatasan dan Kantor Interpol.
Pengalihan tanggung jawab dari UNMIT kepada kepolisian nasional itu merupakan proses yang telah dimulai PBB sejak Mei 2009 dalam rangka membantu Timor Leste membentuk kepolisian yang profesional dan dipercaya sejak bekas propinsi Indonesia itu menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002.
Sidang Dewan Keamanan hari Senin dihadiri oleh Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, yang menyampaikan pidato di depan para anggota DK-PBB.
Dalam pidatonya, Xanana mengindikasikan bahwa negaranya masih memerlukan dukungan PBB dalam menjaga ketertiban selama pemilu parlemen dan presiden yang direncanakan berlangsung pada bulan Maret hingga Juni tahun depan.
"PBB sudah hadir sejak negara kami baru terbentuk, dan karena itu saya meminta Anda (PBB) untuk tetap bersama kami dalam solidaritas sehingga kami bisa mencapai impian rakyat kami," katanya kepada Dewan Keamanan.
Dalam kesempatan itu, Xanana memaparkan proses yang sedang dijalankan pemerintahannya dalam mengukuhkan perdamaian, stabilitas dan pembangunan di berbagai bidang bagi rakyat Timor Leste.
Hubungan Luar Negeri
Selain di dalam negeri, upaya-upaya itu juga ditempuh Pemerintah Timor Leste dengan terus membangun hubungan dan kerjasama dengan dunia internasional, antara lain dengan India, Amerika Serikat, Kuba, Brazil, negara-negara Uni Eropa, Asia-Pasifik dan ASEAN.
Xanana mengungkapkan bahwa Timor Leste sedang berupaya mengesahkan permohonan untuk menjadi anggota ASEAN, yaitu perhimpunan 10 negara Asia Tenggara yang saat ini sedang dipimpin Indonesia sebagai ketua bergilir tahunan.
"Kami percaya bahwa bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN saat Indonesia sedang menjadi presiden akan menjadi simbol penting tidak hanya bagi Timor Leste dan Indonesia, tapi juga seluruh anggota ASEAN," ujarnya.
Xanana juga memaparkan bahwa Timor Leste telah secara aktif membangun dialog tentang berbagai isu penting, termasuk demokrasi.
Mengenai demokrasi, Timor Leste, tuturnya, telah tiga kali ambil bagian dalam Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia.
Berkaitan dengan itu, dalam pidatonya Xanana menyampaikan penghormatan dan kekaguman terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Di bawah kepempimpinannya, (Indonesia) negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, melakukan langkah-langkah yang mantap dalam mengukuhkan demokrasi serta berhasil menggalang wakil pemerintahan berbagai negara di Bali untuk membahas nilai-nilai perdamaian, toleransi dan anti kekerasan, dan terutama ikatan negara demokrasi dan pembangunan," kata Xanana. (TNY/B013/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
