BRIN: Perlu parpol "sehat" untuk lepas dari jerat oligarki

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan pemerintah perlu membuat partai politik yang "sehat", yaitu tidak tergantung secara material kepada elite di dalamnya agar Indonesia terlepas dari jerat oligarki.

"Caranya (terlepas dari ancaman oligarki), kita harus membuat partai politik yang sehat. Salah satunya dengan memberikan satu dukungan finansial yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dari negara kepada partai-partai itu," ucap Firman saat menjadi narasumber dalam diskusi publik daring "Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Pandemi, Legasi, dan Tahun Politik" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PARA Syndicate, Jumat.

Sebelumnya dalam diskusi yang ditujukan untuk mengevaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta proyeksi menuju tiga tahun yang tersisa itu, Firman mengatakan oligarki semakin mengancam politik Indonesia.

Menurutnya, ancaman tersebut muncul seiring ketimpangan ekonomi di Indonesia yang menghadirkan kelompok eksklusif. Kelompok itu dapat mengendalikan aktivitas politik.

"Saat ini, bahkan dari dulu, sulit untuk mengatakan kita telah terbebas dari oligarki mengingat juga ketimpangan ekonomi terasa menghadirkan kelompok eksklusif yang berkelimpahan secara sumber daya ekonomi," ujarnya.

Firman juga menilai ancaman itu didukung oleh biaya politik yang mahal sehingga hanya dapat dipenuhi oleh kaum oligarki.

Baca juga: Mahfudz Siddiq: Kekuatan politik bisa ganggu konsep "Ummatan Wasathan"

Baca juga: Akbar Tandjung: Tema politik Golkar sejalan dengan aspirasi rakyat

Ancaman oligarki, lanjut Firman, dapat dilihat dari peristiwa di 2019 yang menandai kelanjutan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi periode baru bersama Wapres Ma'ruf Amin. Saat itu, para mahasiswa berkumpul dan turun ke jalan menentang kebijakan yang kental dengan nuansa oligarki.

Mereka menuntut presiden membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan RUU KUHP yang dianggap sebagai wujud tunduknya pemerintah kepada kepentingan kaum oligarki.

"Tidak bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kita menghadapi kekuatan oligarki yang tentu saja punya potensi menggerus kehidupan demokrasi kita," ucap Firman.

Secara umum, menurut Firman, kualitas kehidupan politik yang seperti itu merupakan imbas dari lemahnya lembaga demokrasi dan civil society atau masyarakat madani yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan.

Selain itu, ada pula faktor dari berkuasanya aktor-aktor politik opurtunis, ketimpangan ekonomi, serta pendidikan Indonesia yang tidak menguatkan nilai-nilai demokrasi.

Untuk itu, Firman berharap ada satu generasi elite dan pemerintah yang melawan ketimpangan ekonomi. Dia pun kembali menekankan partai politik perlu ditegakkan karena mereka merupakan lembaga penyumbang utama elite politik.

Dengan demikian, mereka akan menentukan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang lebih baik serta terlepas dari jeratan oligarki.