Peneliti: Perempuan dalam politik harus dukung Visi Indonesia 2045

Harus hand in hand (bergandengan tangan, red.) dengan visi besar negara kita untuk menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan bahwa perempuan yang sedang atau akan berkiprah dalam perpolitikan harus mendukung Visi Indonesia 2045.

“Harus hand in hand (bergandengan tangan, red.) dengan visi besar negara kita untuk menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045,” ucap Siti Zuhro dalam seminar bertajuk “Roadmap Penguatan Peran Politik Perempuan Menuju Kesetaraan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPU Kota Tasikmalaya, Jumat.

Siti berpandangan bahwa kaum perempuan perlu mengetahui permasalahan krusial yang saat ini dihadapi oleh bangsa, sehingga mampu memetakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Artinya, politik yang orientasinya pada kepentingan masyarakat, bukan individu atau kelompok,” ucap dia.

Dengan demikian, kaum perempuan dapat memperjuangkan politik yang bersifat konkrit, yakni turut serta menjaga keutuhan negara dan membangun harmoni dalam komunitas dan masyarakat.

Guna mendukung terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam politik, pendekatan ke partai politik adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan oleh perempuan.

“Perempuan harus meningkatkan usaha dan melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam politik kebangsaan, dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa,” kata Siti.

Oleh karena itu, perempuan juga perlu memperjuangkan kuota keterwakilan, mulai dari tahapan rekrutmen calon legislatif, hingga ke penetapan hasil pemilihan.

“Artinya, kaum perempuan tidak boleh pasif. Baik perempuan yang ada di desa maupun di kota, mereka harus bekerja sama memperjuangkan kemajuan untuk kaum perempuan,” ucap dia.

Selanjutnya, tutur Siti, bagi kaum perempuan yang telah berhasil, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dengan latar belakang yang variatif, baik sebagai pengusaha, birokrat, intelektual, maupun tokoh masyarakat, perlu bekerja sama untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

“Agar keutuhan negara senantiasa terjaga dan pembangunan yang menyejahterakan rakyat terwujud,” kata Siti Zuhro.