Wakil Ketua MPR dukung Menlu RI larang Junta Myanmar di KTT ASEAN

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyampaikan dukungannya kepada Menteri Luar Negeri RI yang turut menolak hadirnya Pemimpin Junta Myanmar dalam KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2021 di Brunei Darussalam.

Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan respon Menlu RI menunjukkan peran besar Indonesia dalam penyelesaian masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan penolakan itu disampaikan secara resmi oleh Menlu RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN pada Jumat 15 Oktober 2021.

“Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kawasan, termasuk gejolak Myanmar pasca-kudeta militer," ujarnya.

Syarief Hasan menyebutkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

"Tentu, kita memahami bahwa Indonesia tidak boleh terlalu jauh mengurusi urusan dalam negeri suatu negara. Namun, apabila sudah terjadi kekerasan, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan resolusi untuk penyelesaian masalah di Myanmar," tutur dia.

Dia menyebutkan langkah dari Menlu RI telah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 telah menyebutkan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ketertiban dunia.

'Sehingga sudah sepatutnya pemerintah mendukung penyelesaian masalah di Myanmar," ungkap Syarief Hasan.

Baca juga: ASEAN "meniti buih" hadapi neo-kolonialisme di laut

Baca juga: AS: KTT ASEAN tanpa Myanmar langkah signifikan, tapi belum cukup

Menurut dia aksi kudeta Junta Myanmar juga telah menelan korban jiwa. Tentu, sejak awal menurut dia hal yang diinginkan yakni mendorong agar pemimpin Junta Myanmar berdamai dengan pemimpin sipil di Myanmar dan segera mengakhiri persoalan yang terjadi.

"Penyelesaian persoalan ini tentu akan berdampak baik bagi ketertiban di regional," ucap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga terus mendorong pemerintah untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini memiliki peranan penting di kancah regional maupun internasional dalam mengatasi problem-problem yang terjadi.

"Termasuk problem yang menimpa Myanmar dan berakibat buruk pada masyarakat sipil," ucap dia.

Baca juga: Menlu RI: ASEAN beri ruang bagi Myanmar pulihkan demokrasi

Ia menyebutkan Partai Demokrat juga akan mendukung pemerintah melalui Kemenlu RI menghadirkan resolusi damai di Myanmar.

"Saya atas nama pribadi dan Partai Demokrat mendukung langkah Kemenlu RI. Indonesia harus mengambil peran besar untuk memastikan hadirnya resolusi damai di Myanmar yang tentu akan berimplikasi positif terhadap ketertiban regional," ujar Syarief Hasan.