Anggota DPR : Pusat Investasi Pemerintah Perlu Dioptimalkan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI Olly Dondokambey mengatakan peran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) perlu dioptimlakan untuk mengatasi banyaknya proyek infrastruktur besar yang belum berjalan akibat berbagai hambatan seperti pembiayaan.

Menurut dia di Jakarta, Rabu keberadaan PIP seharusnya bisa mengatasi kendala pembiayaan yang menjadi hambatan dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"PIP didirikan untuk menerabas hambatan yang dikeluhkan investor. Tapi, ternyata dua lembaga ini tidak jalan. Lembaga ini semestinya dioptimalkan agar kendala investasi bisa diatasi," katanya.

Ia menilai, banyak infrastruktur besar yang tidak berjalan karena mengharapkan investasi, sementara itu investor juga melakukan perhitungan jika ingin berinvestasi dalam suasana global yang belum begitu kondusif.

"Bagaimana (investor) mau berinvestasi, kalau harga minyak tidak menentu," tegasnya.

Ia memberikan contoh, pemerintah saat ini masih kesulitan dalam hal infrastruktur jalan tol karena permasalahan pembebasan tanah serta kendala investasi.

Padahal, lanjutnya, jika memaksimalkan peran PIP, pemerintah bisa saja mendapatkan pembiayaan dari PIP dan tidak perlu membayar bunga.

"Kalau investasi diberikan PIP maka tidak akan ada masalah, karena tidak ada bunga, setelah dia berinvestasi. Dari segi permodalan, kenapa gak suntik dana kepada BUMN jasa konstruksi, untuk membangun jalan tol dengan investasi, kan bisa pakai dana PIP. Sebenarnya perangkat untuk mendorong itu semua sudah ada," jelasnya.

Olly juga menyayangkan skema-skema yang diajukan pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, skema-skema yang ada sekarang seakan mempersulit pemerintah sendiri.

Selain itu, dalam memasarkan proyek infrastruktur kepada investor, biaya promosi yang dikeluarkan pemerintah terkadang tidak seimbang dengan banyaknya investasi yang masuk. Artinya, promosi yang dilakukan masih belum maksimal.

"Apalagi BKPM sudah minta dana promosi sekitar Rp100 miliar, seharusnya ini (promosi) bisa maksimal, karena selama ini Bappenas setidaknya hanya menggunakan dana Rp20 milyar untuk mempromosikan berbagai proyek kepada investor," katanya.

Sebenarnya, lanjut Olly, pemerintah memiliki kedutaan besar di luar negeri , tentu didalamnya ada atase perdagangan.

"Kenapa tidak memanfaatkan itu [atase perdagangan] kalau memang bisa menghemat anggaran, yang namanya atase perdaganagn itu kan juga bisa berpromosi kepada investor. Bikin dong kantor pemasaran bersama seperti di Malaysia," katanya.(*)

(T.S025/B012)