Habiburokhman: Penolakan Hak Angket Gerindra Didukung Kader

Jakarta (ANTARA News) - Pilihan Fraksi Partai Gerindra di DPR menolak penggunaan hak angket pajak adalah putusan yang mendapat dukungan bulat dari kader bawah (akar rumput) Partai Gerindra di seluruh Indonesia, kata Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

"Saya sudah mencek ke basis-basis Gerindra, pada umumnya mereka tidak menginginkan partai terlibat dalam konflik elit politik yang berlarut-larut namun tidak membawa perubahan signifikan bagi perbaikan nasib rakyat kecil," katanya di Jakarta, Rabu malam.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra itu menegaskan, kader akar rumput (grassroot) Gerindra memiliki pemahaman yang sama dengan pimpinan Gerindra dan Fraksi Gerindra di DPR bahwa penggunaan hak angket pajak memang bukan pilihan yang baik.

"Partai Gerindra adalah partai yang memiliki identitas, visi dan misi yang jelas dan bukan partai yang asal ikut-ikutan dalam menentukan sikapnya," kata Habiburokhman yang akrab disapa Habib itu.

Menurut dia, kader Gerindra, yang sebagaian besar adalah rakyat kecil tidak menginginkan wakil mereka di DPR membuang terlalau banyak waktu dan energi untuk persoalan yang sebenarnyan sudah jelas jalan keluarnya seperti persoalan mafia pajak ini.

"Yang diperlukan untuk meberantas mafia pajak adalah tindakan riil penegakan hukum dan bukan penggunaan hak angket. Dengan penegakan hukum yang tegas, maka segala bentuk praktik mafia pajak akan bisa dihilangkan," katanya.

Dia mencontohkan, kasus angket Century, adalah pelajaran berharga, bahwa perdebatan berminggu-minggu yang begitu menyita energi ternyata tidak membawa hasil apa-apa bagi rakyat.

Habib menyatakan, satu hal yang perlu diperjelas, Partai Gerindra memang partai yang menolak sistem ekonomi politik neoliberal yang berlaku saat ini, namun bukan berarti Partai gerindra harus menyerang pemerintah yang berkuasa secara membabi-buta.

Mantan aktivis 98 dari Lampung itu mengharapkan, anggota DPR asal Gerindra yang berada di Komisi yang membidangi BUMN harus bekerja keras mempertahankan agar BUMN–BUMN tidak dijual pada pihak asing.

Sedangkan, anggota DPR asal Gerindra yang di Komisi yang membidangi perburuhan harus membela mati-matian hak-hak buruh, begitu juga anggota DPR asal Gerindra di komisi lain, harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil, demikian Habiburokhman.(*)
(R009/K004)