Pengalihan Hutang untuk Konservasi Hutan Sumatera

Jakarta, 23/2 (ANTARA) - Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Scot Marciel, pada 24 Februari 2011 akan menghadiri penandatanganan Perjanjian Penerimaan Hibah antara Yayasan KEHATI, selaku administrator Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) dengan para mitra LSM yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan Sumatera.

Acara ini merupakan penanda dimulainya aktifitas program TFCA-Sumatera bersama para mitranya dilapangan dengan hibah sebesar Rp. 24,2 milyar untuk lima mitra LSM selama 2-3 tahun. Lima mitra penerima hibah pertama dari TFCA-Sumatera tersebut adalah Yayasan Leuser International (YLI), Institut Green Aceh (IGA), Perkumpulan Prakarsa Pengembangan Partisipasi untuk Rakyat dan Bina Keterampilan Pedesaan(Petra-Bitra), Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI).Sumatera menjadi prioritas karena Sumatera memiliki tekanan terhadap deforestasi yang sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Program-program yang akan dilaksanakan meliputi perlindungan kawasan, pengelolaan kawasan, penguatan kebijakan hingga penguatan masyarakat disusulkan sebagai program yang mendesak untuk dilaksanakan.

Negosiasi program Pengalihan Hutang untuk Lingkungan (Debt for Nature-SwapDNS) antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat sudah dimulai sejak tahun 1990. DNS digunakan untuk memperoleh pelunasan hutang dengan mengalihkan pembayarannya pada kegiatan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Perjanjian program tersebut diarahkan untuk mendukung konservasi hutan di Sumatera dan telah ditandatangani pada 30 Juni 2009 melalui penghapusan utang pokok Negara sebesar US$ 19,6 juta dalam jangka waktu 8 tahun. Dana hibah tersebut dikelola oleh Komite Pengawas (Oversight Committee) yang terdiri dari 4 anggota tetap yaitu Kementerian Kehutanan (Ditjen PHKA), USAID, CI, KEHATI dan 3 anggota tidak tetap yang terdiri dari Transparasi Internasional Indonesia, Business Link dan Universitas Syiah Kuala.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Masyhud, Kepala Pusat Humas Kehutanan Kementerian Kehutanan.