Menteri KKP: Kebijakan penangkapan terukur upaya atasi perubahan iklim

Laut dan ekosistem pesisir merupakan komponen utama Bumi yang memiliki peran penting dalam mengendalikan iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kebijakan penangkapan terukur sektor kelautan yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

"Laut dan ekosistem pesisir merupakan komponen utama Bumi yang memiliki peran penting dalam mengendalikan iklim," kata Menteri Trenggono dalam webinar mengenai Tantangan Kontemporer Perubahan Iklim dan Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peran pengendalian tersebut dapat dilihat dari bagaimana laut dan ekosistem pesisir menyerap dan menyimpan karbon yang berpotensi menjadi emisi dalam jumlah sangat besar.

Menteri Trenggono menegaskan ekosistem pesisir juga berperan penting dalam memberikan jasa lingkungan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Mewujudkan hal itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan laut untuk kegiatan ekonomi dengan kesehatan lingkungan laut dan pesisir," kata Menteri Trenggono.

Ia mengemukakan, dalam pengimplementasian kebijakan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pihaknya sedang menyiapkan payung hukum yang akan mengatur tentang penangkapan terukur.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyatakan, langkah pertama dalam menerapkan konsep penangkapan ikan terukur, yakni terlebih dahulu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap WPP, lalu diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya.

Saat ini, KKP tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara untuk infrastruktur skema yang diusulkan adalah melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi hijau sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang membantu Indonesia dalam mengelola isu perubahan iklim.

"Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, terutama dalam masa pandemi," katanya.

Menko menyebut pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.