Pemerintah Benahi Aturan Penghambat Operasional BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN dan perusahaan milik negara meminta dukungan penuh dari pemerintah untuk membenahi seluruh peraturan dan ketentuan serta sistem yang menghambat kelancaran operasional kegiatan BUMN agar Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional dapat diwujudkan.

"Untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia pada 2011-2014, BUMN menyiapkan investasi Rp836 triliun meningkat dari semula sekitar Rp383 triliun," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat membacakan Komitmen Kementerian BUMN dan BUMN dalam rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Pemda dan BUMN di Istana Bogor, Selasa.

Dalam keterangan persnya, Mustafa menyebutkan dukungan yang dibutuhkan BUMN meliputi perizinan untuk pengembangan usaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ketepatan waktu pembayaran dana "public service obligation" (PSO), perhitungan keuntungan wajar bagi perusahaan milik negara yang memiliki penugasan PSO, serta revisi UU Sektoral yang menghambat kegiatan BUMN.

Menurut Mustafa, dana investasi untuk keperluan belanja modal (capex) sebesar Rp836 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan 6 koridor dan 8 sektor, dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri sesuai dengan keunggulan masing-masing koridor ekonomi.

Selanjutnya penguatan ketahanan pangan dan energi, dan pelaksanaan proyek-proyek BUMN yang mampu memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Untuk percepatan dan perluasan pengembangan usaha tersebut, BUMN akan terus memacu pertumbuhan capex dari tahun ke tahun, selain juga mengoptimalkan penggunaan belanja operasional (Opex) BUMN tahun 2011 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Meski begitu diutarakan Mustafa, efisiensi juga akan tetap dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa bersama untuk BUMN sejenis dengan senantiasa melaksanakan evaluasi biaya operasi yang tidak mengikat.

Sesungguhnya peran BUMN terhadap pembangunan nasional terutama program pro rakyat sudah terlaksana dan akan tetap dilanjutkan, meliputi stabilisasi harga pangan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), program rumah murah, angkutan umum murah, program air bersih.

Selanjutnya program listrik hemat dan murah, perbaikan kehidupan nelayan, dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat pinggiran perkotaan yang miskin.

Selain itu, dalam komitmen tersebut juga diungkapkan bahwa BUMN akan proaktif mendorong dan menciptakan lingkungan bagi penemuan dan pengembangan calon wirausaha-wirausaha yang potensial.

"Penciptaan wirausaha baru merupakan kunci sukses dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Adapun upaya pemenuhan komitmen ini dilakukan dengan mekanisme korporasi dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Mustafa.(*)

(T.R017/B012)