pendapat dan kekhawatiran para warga harus dihargai sepenuhnya dan didengar oleh pemerintah dari negara yang berkepentingan
Los Angeles (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB pada Selasa akan bersidang untuk membicarakan krisis di Libya, kata Sekjen PBB Ban Ki-moon. Ban mengatakan ia sudah bicara dengan pemimpin Libya Muamar Kadhafi dan meminta untuk menahan diri.
"Saya mendesaknya untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran dan saya juga menegaskan pentingnya untuk menghormati hak asasi manusia para demonstran itu," katanya.
Sekjen PBB tersebut menekankan bahwa "pendapat dan kekhawatiran para warga harus dihargai sepenuhnya dan didengar oleh pemerintah dari negara yang berkepentingan."
Ia berbicara kepada satu kelompok kecil wartawan di Los Angeles setelah mengeluarkan pernyataan bahwa ia "marah" ketika mendapati berita bahwa pasukan keamanan Libya menembaki demonstran dari pesawat perang dan helikopter.
"Serangan atas warga sipil seperti itu, bila memang benar terjadi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan akan sangat dikecam oleh Sekjen," kata juru bicara PBB Martin Nesirky.
Ban "sekali lagi meminta penghentian segera atas tindakan kekerasan," tambah pernyataan tertulis tersebut yang juga menyebutkan bahwa ia sudah melakukan komunikasi erat dengan negara-negara kunci mengenai krisis tersebut.
Dalam pembicaraannya dengan Kadhafi, Ban juga meminta agar pemimpin Arab yang paling lama menjabat itu untuk "segera" menghentikan tindakan kekerasan di negara Afrika Utara tersebut dan melakukan dialog luas dengan pihak oposisi.
Sementara itu demonstran tampak mengendalikan beberapa kota di Libya dan tokoh-tokoh rezim yang membelot juga bertambah. Kelompok HAM internasional memperkirakan pergolakan tersebut menewaskan lebih dari 400 orang.
Khaddafi dalam pernyataan pertamanya sejak demonstrasi timbul pada Selasa lalu di bagian timur negara yang kaya minyak tersebut membantah bahwa ia pergi dari negaranya di tengah gugatan adanya "pembunuhan besar-besaran" di ibu kota Tripoli.
Ban menekankan pentingnya untuk "memastikan perlindungan bagi warga sipil dalam situasi apa pun," kata Nesirky.
(KR-DLN/H-RN)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
