Daripada kamu bikin baliho besar-besar untuk menteri kamu, daripada kamu bikin buku `colour` yang begitu mahal sebagai proyek untuk menyenangkan menteri kamu, kamu jelaskan kepada rakyatBogor (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam menegaskan, mekanisme hubungan masyarakat instansi pemerintah kedapatan masih lemah, sehingga kadang-kadang tidak bisa mengimbangi pemberitaan media massa yang tidak berimbang dan menjelekkan pemerintah.
"Saya kritik ke dalam bagaimana lemahnya humas pemerintahan, dan mereka itu banyak masih `project oriented`, saya kritik mereka," kata Dipo Alam kepada wartawan di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Dipo mengaku telah memanggil beberapa sekretatis jenderal dan staf hubungan masyarakat beberapa instansi. Dipo menjelaskan kepada mereka bahwa ada beberapa pemberitaan yang tidak berimbang dan selalu menjelekkan pemerintah.
Dia meminta para pejabat itu untuk tidak hanya memikirkan proyek. Dipo meminta mereka untuk memikirkan dan menerapkan strategi kehumasan yang efektif untuk memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat.
"Daripada kamu bikin baliho besar-besar untuk menteri kamu, daripada kamu bikin buku `colour` yang begitu mahal sebagai proyek untuk menyenangkan menteri kamu, kamu jelaskan kepada rakyat," kata Dipo mengulangi perintahnya kepada sejumlah pejabat di instansi pemerintah.
Dipo kembali menegaskan, pemberitaan dari beberapa media massa masih tidak berimbang dan hanya menjelekkan pemerintah. Dia meminta media massa sebagai salah satu pemangku kekuasaan bisa menggunakan kekuasaan itu secara bijaksana.
"Media massa sebagai salah satu pemangku kekuasaan. Tolong gunakan kekuasaan itu secara berimbang dan tidak tendensius dan terus menerus menyebarkan kebencian," kata Dipo.
Mengenai pemberitaan yang tidak berimbang dan tendensius, Dipo antara lain memberi contoh saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke NTT baru-baru ini . Pada saat itu, katanya, ada sekelompok kecil, bahkan amat kecil, yang melakukan unjuk rasa. Namun dua stasiun televisi menyebutkan masyarakat NTT menolak Presiden.
"Padahal yang menyambut Presiden jauh lebih banyak. Yang demo tidak sampai 0,001 persen saja," katanya.
Mengenai pemberitaan yang berimbang, Dipo mengingatkan bahwa publik juga perlu tahu kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Ia mengatakan, mengkritik berbeda dengan menjelek-jelekkan. Dipo mengatakan bahwa ia tidak antikritik dan tidak otoriter.
"Saya bukan antikritik. Tapi minta pemberitaan berimbang," katanya.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
