Mamuju (ANTARA News) - Sebahagian besar warga penerima beras bermanfaat di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait mekanisme penyaluran raskin karena warga dimintai uang lebih awal tanpa ada beras yang diterima.

"Pemerintah kecamatan bersama aparat desa mendatangi kami untuk meminta uang untuk pembayaran raskin. Kami menolak melakukan pembayaran beras karena barang yang dibeli tidak langsung diberikan," kata Marthen, salah seorang warga Tommo di Mamuju, Senin.

Menurutnya, alasan aparat pemerintah kecamatan bersama aparat desa setempat melakukan penagihan di muka karena mekanisme yang diterapkan oleh Bulog berbeda dengan sistem yang diterapkan tahun sebelumnya.

"Penyaluran raskin saat ini dilakukan setelah dibayar tunai. Sistem yang dilakukan oleh pihak Bulog kami tidak persoalkan. Mestinya, aparat pemerintah yang menalangi pengambilan beras raskin di Bulog tanpa harus membebani masyarakat," ucapnya.

Ia mengatakan, selama ini warga tetap membayar tunai raskin kepada penyalur yang telah ditunjuk oleh aparat desa. Makanya, pemerintah harus menalangi pembayaran kepada Bulog untuk diberikan kepada masyarakat pra sejahtera.

"Bulog tidak mau mendistribusi raskin sebelum dibayar tunai oleh pemerintah. Kondisi ini mestinya harus disikapi oleh pemerintah dengan cara menalangi sementara dan tidak mesti harus membebani masyarakat kecil. Masyarakat akan tetap membayar setelah beras itu ada di tangan warga," jelasnya.

Kepala Seksi Pelayanan Publik Sub Divisi Regional (Subdivre) Bulog Kabupaten Mamuju Andi Guntur mengatakan, mekanisme penyaluran raskin 2011 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya raskin didistribusikan tanpa diawali pembayaran, saat ini tidak bisa disalurkan tanpa ada pembayaran tunai.

Menurut dia, pemberlakuan aturan ini berdasarkan pedoman raskin yang dikeluarkan pemerintah pusat tentang penyaluran raskin tahun 2011.

Ia mengatakan, pemberlakukan mekanisme penyaluran raskin ini kemungkinan akibat banyaknya tunggakan raskin yang menumpuk pada tingkat pengelola raskin di desa-desa.

"Tunggakan raskin yang menumpuk itu diduga karena ada oknum pengelola raskin yang menyalahgunakannya. Secara rasional masyarakat tidak mungkin melakukan tunggakan raskin tanpa ada pembayaran secara tunai," katanya. (ACO/F003/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011