Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat pembangunan sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal.
"Ada penyakit yang membuat pembangunan kita selama ini tidak berhasil dan juga ada faktor penghambat," kata Presiden dalam rapat kerja pemerintah yang berlangsung di Istana Bogor, Senin.
Faktor pertama yang menghambat, menurut Kepala Negara adalah sering terlambatnya birokrasi khususnya pada pemerintah pusat dalam implementasi rencana yang sudah diputuskan dan sepakati untuk dijalankan sehingga tertunda.
"Dalam sidang kabinet kita putuskan, menteri yang bersangkutan mengerti namun di kementerian tertunda, katanya dibicarakan lagi. Boleh berargumen namun bila tidak melanggar undang-undang mengapa harus demikian. Pengambilan keputusan ada di Presiden, Menteri," katanya.
Hal kedua, menurut Presiden, kerap kali pemerintah daerah sering memiliki kepentingan sendiri sehingga tidak memperlancar dan bisa menghambat rencana pembangunan yang sebetulnya sudah diputuskan dan sepakati semua pihak.
"Contoh ada satu kabupaten dan satu kota. Rencananya bagus, semua setuju ternyata lambat karena bupati dan wali kota tidak setuju padahal investasi dan menciptakan lapangan kerja. Berhenti di situ. Satu sudah selesai yang satu lagi belum. Ada one billion, two billion di situ tapi kemudian berhenti, mengapa?," katanya.
Karena itu Kepala Negara mengharapkan hal tersebut tidak lagi terjadi sehingga rencana pembangunan bisa terlaksana dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Faktor ketiga yang diidentifikasi oleh Presiden adalah adanya investor yang gagal memenuhi janji sehingga program pembangunan ada yang terkunci dan pada gilirannya merugikan masyarakat dan semua pihak.
"Hal keempat adalah, sudah tahu ada regulasi yang menghambat, bisa diperbaiki tapi tidak kunjung diperbaiki. Dan yang kelima adalah proses politik tidak sehat baik di pusat maupun di daerah. Mari kita berpikir jernih," kata Presiden.
Kepala Negara mengharapkan dalam menjalankan demokrasi, politik hendaknya digunakan untuk kepentingan rakyat dan jangan digunakan bagi kepentingan yang tidak bersih.
"Di era demokrasi dan transparansi, sekali rencana induk disepakati, bila ada hambatan akui dan rakyat perlu tahu siapa yang hambat, siapa yang tidak bertanggung jawab dan siapa yang ingkar janji dan akhirnya siapa yang bikin gagal. Mari kita cari solusinya," kata Presiden.
Rapat kerja pemerintah berlangsung hingga Selasa (22/2) mendatang di Istana Bogor.
(P008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
