Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak yang sudah menyatakan komitmennya dalam pembangunan nasional harus memenuhi komitmen tersebut dan bukan hanya sekedar janji diatas kertas.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka rapat kerja pemerintah di Istana Bogor Senin yang membahas program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang akan dituangkan dalam dokumen dan disahkan beberapa bulan mendatang.
"Rencana induk nanti, dokumen utama saya yang tandatangani, dokumen pelaksanaan saya harap ditandatangani gubernur, menteri dan investor utama. Jangan ada investor yang ingkar janji. Dengan demikian betul-betul bisa dilaksanakan dan bukan hanya di atas kertas yang bisa diingkari setiap saat," tegas Presiden.
Terkait pembahasan dan rencana implementasi program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, Kepala Negara meminta agar momentum pembuatan dan pelaksanaan program betul-betul dimanfaatkan oleh semua pihak sehingga perluasan pembangunan ekonomi bisa tercapai.
Selain itu, dalam rencana induk itu juga terdapat sejumlah rencana proyek dengan biaya besar dalam jangka panjang dan menengah. Atas hal itu Presiden meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru hendak memetik manfaat karena manfaat proyek tersebut baru bisa dirasakan lima hingga 10 tahun mendatang.
"Jangan harap bisa dipanen dalam satu hingga dua tahun. Ada yang bisa dipanen dalam lima tahun tapi ada yang 10 tahun mendatang. Meski dipanen bukan pada era kita tapi ini semua bisa dimulai dari sekarang," kata Presiden.
Kepala negara menyatakan dalam perjalanannya, rencana induk ini bisa saja mengalami modifikasi dan perubahan, namun perubahan harus tetap mengarah pada keberhasilan pencapaian target sehingga dirasakan masyarakat.
Presiden Yudhoyono juga mengingatkan agar pemerintah daerah aktif untuk memastikan proyek investasi terutama di bidang infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja yang besar sehingga angkatan kerja bisa terserap, khususnya mengutamakan tenaga kerja lokal.
Ia juga meminta agar pimpinan daerah mensinergikan rencana kerja di daerah dengan program pemerintah pusat.
"Saya tahu gubernur dan walikota serta bupati mempunyai anggaran untuk rencana. Namun pastikan rencana itu bisa disinergikan dengan rencana nasional percepatan pembangunan ini. Rencan ini sebagian besar menggunakan dana non APBN jadi tidak menganggu APBN dan APBD," tegasnya.
Selain membahas percepatan pembangunan ekonomi, dalam rapat kerja itu Presiden juga akan menyampaikan mengenai percepatan pengurangan kemiskinan dan antisipasi menghadapi permasalahn pangan.
"Besok 22 Februari, saya akan jelaskan disamping rencana ini juga bisa kita mulai pada 2011 adalah melakukan percepatan dan perluasan program pengurangan kemiskinan. Besok juga saya sampaikan instruksi untuk antisipasi masalah pangan akibat masalah krisis pangan global," paparnya.
Hadir dalam rapat kerja tersebut Wapres Boediono.
Rapat kerja pemerintah berlangsung hingga Selasa (22/2) mendatang di Istana Bogor. Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rapat tersebut selain menyusun rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga mendengarkan paparan dari Menteri Negara BUMN, paparan dari Komite Ekonomi Nasional, paparan dari Komite Inovasi Nasional.
Pada Selasa (22/2) selain disimpulkan rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga akan disampaikan komitmen BUMN dalam program tersebut.
(P008/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
