Jelas siapa berinvestasi dimana, berapa banyak, untuk proyek apa juga harus jelas. Lapangan kerja yang bisa dibuat juga dapat dihitung dan berapa banyak orang yang bisa diserapBogor (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan program percepatan pembangunan Indonesia untuk mendorong perluasan dan pencapaian target-target pembangunan ekonomi hingga 2025 mendatang.
Program percepatan pembangunan ekonomi tersebut, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin pagi, akan dituangkan dalam dokumen yang implementatif dan memiliki target dengan parameter keberhasilan yang jelas.
"Meski kita sudah menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan RPJM 2010-2014, berdasarkan RKP dan RKPD dan juga APBN dan APBD tetapi ada suatu keperluan dan urgensi agar kita benar-benar bisa lakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sampai 5-10 tahun mendatang di luar skenario yang ada," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan agar percepatan dan perluasan bisa berlangsung efektif, maka perlu ada rencana induk.
"Ini tidak boleh hanya disusun oleh pemerintah pusat dan sifatnya top down. Era sudah berubah tidak lagi sentralistik namun desentralistik dan mengedepankan ekonomi di daerah," tegasnya.
Berangkat dari hal itu, maka Presiden mengatakan penyusunan rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia harus disusun secara bersama dengan melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Rencana induk ini harus konkrit, sesederhana mungkin,"workable", dengan sasaran yang jelas. Jangan terlalu tebal. Bila kuantitatif berapa persen atau berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, bisa juga kualitatif," kata Presiden.
Kepala Negara juga mengatakan rencana induk harus memiliki rincian waktu yang tepat lengkap dengan pembagian tugas dari masing-masing pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lainnya dengan demikian bila terjadi kekurangan dan perlu perbaikan tidak saling menyalahkan.
"Jelas siapa berinvestasi dimana, berapa banyak, untuk proyek apa juga harus jelas. Lapangan kerja yang bisa dibuat juga dapat dihitung dan berapa banyak orang yang bisa diserap," papar Presiden.
Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, pimpinan lembaga negara non kementerian, pimpinan BUMN dan pejabat terkait itu, Kepala Negara mengatakan dalam rencana induk program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut juga harus memiliki mekanisme penyelesaian masalah bila ada benturan regulasi yang dihadapi.
Selain implementatif, dalam program ini juga, Presiden meminta agar azas akuntabilitas dan transparansi bisa diterapkan melalui pemberian informasi dan mengajak rakyat untuk terlibat langsung mengawasi pencapaian program.
"Karena ini harus serentak dilakukan di tanah air maka akuntabilitas pada publik harus terjaga. Rakyat harus kontrol apa yang dilakukan pemerintah dan lembaga negara, perlu dijamin rakyat mengetahui. Akuntabilitas harus ada," tegasnya.
Rapat kerja pemerintah berlangsung hingga Selasa (22/2) mendatang di Istana Bogor. Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rapat tersebut selain menyusun rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga mendengarkan paparan dari Menteri Negara BUMN, paparan dari Komite Ekonomi Nasional, paparan dari Komite Inovasi Nasional.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
