Anggota Komisi VI DPR apresiasi pemerintah reorganisasi BUMN

Apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan dengan Direksi BUMN di Labuan Bajo adalah dukungan nyata

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir mengapresiasi langkah pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo, yang mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan, mengonsolidasikan, dan melakukan reorganisasi, sehingga jumlah BUMN menjadi 41 dari sebelumnya 108 BUMN.

"Saya cukup terkejut bahwa Jokowi mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan dengan Direksi BUMN di Labuan Bajo adalah dukungan nyata," kata Kadir lewat keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden di depan Dirut BUMN di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu telah melalui pembahasan di Komisi VI DPR dalam rapat-rapat dengan Kementerian BUMN, yang mana di antaranya mengenai pembubaran BUMN yang sakit.

"Sudah menjadi langkah strategis yang kami rumuskan pada saat rapat dengar pendapat (RDP), demikian juga soal penyertaan modal negara (PMN), pemanfaatannya sudah tidak bisa lagi main-main," katanya.

Sebelumnya, lanjut Kadir, BUMN yang tidak strategis juga bisa dapat PMN.

"Kami sudah bahas di Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, hanya boleh untuk penugasan, aksi korporasi dan restrukturisasi. Di luar itu tidak boleh," ungkap Kadir.

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak ragu dalam mengambi langkah dalam pengelolaan BUMN. Erick tidak perlu ragu karena sudah mendapatkan dukungan penuh Presiden.

"Jadi, dukungan dari Jokowi untuk langkah-langkah Kementerian BUMN, benar-benar riil kami lihat dan sangat bagus supaya Menteri BUMN tidak ragu-ragu lagi karena sudah didukung Jokowi," pungkasnya.

Baca juga: Angan-angan Jokowi tentang BUMN yang lebih maju
Baca juga: Anggota DPR nilai Kementerian BUMN masih diperlukan kelola banyak BUMN
Baca juga: Erick Thohir: Transformasi BUMN hasilkan laba bersih naik 356 persen