KontraS harap pemerintah lebih libatkan publik saat buat regulasi

Kecenderungan menghadapi protes publik terhadap regulasi/kebijakan di pengadilan merupakan sikap yang keliru.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin lebih melibatkan masyarakat saat menyusun regulasi.

KontraS berpendapat bahwa partisipasi publik yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan aturan merupakan wujud pemerintahan demokratis.

"Tentu saja demokrasi mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan regulasi dan kebijakan yang selanjutnya untuk (kepentingan) publik," kata Peneliti KontraS Rozy Brilian saat jumpa pers peluncuran Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, KontraS berharap pemerintah ke depan dapat lebih meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan transparansi dalam tiap penyusunan regulasi dan kebijakan.

Alasannya, kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah sejatinya bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat sehingga partisipasi itu mutlak.

Dalam jumpa pers, KontraS secara khusus menyoroti beberapa produk undang-undang yang minim partisipasi publik, antara lain UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seharusnya Pemerintah secara baik, secara partisipatif dan transparan menggodok, membahas undang-undang itu dalam konteks kebermanfaatan bagi publik, bukan membenturkan dengan kepentingan publik dan bertarung di pengadilan jika ada protes atau pihak yang keberatan," kata Rozy.

Kecenderungan menghadapi protes publik terhadap regulasi/kebijakan di pengadilan, menurut KontraS, merupakan sikap yang keliru.

KontraS pun berharap pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak meneruskan sikap semacam itu dengan melibatkan publik sejak awal perencanaan pembuatan kebijakan dan regulasi ke depannya.

KontraS meluncurkan laporan tertulis berisi evaluasi 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa.

Dalam laporan itu, KontraS menyoroti kinerja pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.