Produk HP China Marak di Dumai

Dumai (ANTARA News) - Sejumlah toko penyedia perangkat selular di Kota Dumai, Riau, saat ini marak menjajakan "handphone" (hp) produk China yang meniru bahkan menyerupai merek terkenal seperti Nokia, Samsung, dan Blackbery.

Seorang warga Dumai, Melfa, kepada ANTARA di Dumai Minggu, mengatakan, maraknya peredaran hp tiruan merk terkenal produk China itu sudah berlangsung sejak lama di Dumai.

Menurut dia, penyebabnya adalah masih lemahnya pengawasan petugas Bea dan Cukai serta kepolisian setempat di gerbang pintu masuk sejumlah pelabuhan disana.

Hal tersebut memberikan ruang atau celah bagi importir memanfaatkannya dengan menyeludupkan barang-barang elektronik seperti hp China tersebut.

"Di Dumai ini sangat banyak pelabuhan rakyat yang sering disinggahi kapal-kapal besar. Kapal-kapal itu sangat sering membongkar tanpa adanya pengawasan dari aparat bea cukai dan polisi.

Siapa yang sangka kalau diantara ratusan ton barang legal yang dibawa kapal itu terselip hp atau jenis elektronik lainnya yang jelas-jelas ilegal," ungkap pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bongkar muat pelabuhan itu.

Juru bicara Bea Cukai Dumai, Budi Hermanto, mengatakan, saat ini Dumai memang belum memiliki kawasan pelabuhan pabeanan yang resmi, sehingga kapal-kapal bermuatan barang impor kerap labuh sandar dan membongkar muatannya di sejumlah pelabuhan rakyat yang berada di sepanjang alur sungai Dumai.

Hal demikian menurut dia dapat dilegalkan asal melalui izin Kepala Kantor Madya Bea dan Cukai Kota Dumai yang saat ini dijabat oleh Akhmad Rofiq.

Aktifitas bongkar muat itu juga mendapat pengawasan oleh petugas bea cukai yang akan selalu menyesuaikan produk atau barang dengan dokumen administrasi cukai yang dikeluarkan.

Kendati demikian, Budi tidak menyangkal jika masih ada kegiatan ilegal disejumlah pelabuhan rakyat yang ada diwilyahnya. Hal itu terjadi karena pihak BC saat ini masih kekurangan personel lapangan yang mengawasi sejumlah pelabuhan di Dumai.

"Tapi pelan-pelan kita akan terus meningkatkan pengawasan di sejumlah pelabuhan rakyat. Walau jumlah personel minim, bukan menjadi alasan kita untuk diam saja malihat kegiatan yang berpotensi merugikan negara itu," ringkas dia.(*)

(T.KR-FZR/B008)