Bandung (ANTARA News) - Bank Indonesia menilai permintaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang meminta penurunan inflasi inti pada 2011 di bawah 3 persen sulit dipenuhi mengingat dampaknya terhadap kenaikan suku bunga.

"Kalau inflasi inti ditekan di bawah 3 persen, BI rate harus dinaikkan tidak bisa cuma 6,75 persen. Apakah yang lain mau, jangan nanti BI yang disalahkan karena kalau suku bunga dinaikkan pertumbuhan ekonomi akan turun," kata Ketua Tim Outlook Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Endy Dwi Tjahyono di Padalarang, Bandung, kemarin..

Dikatakannya, inflasi inti pada 2011 diperkirakan sebesar 5 persen atau naik dibanding inflasi inti pada 2010 sebesar 4,1 persen sehingga dengan perkiraan inflasi dari volatile food dan administered price sebesar 1 persen, maka target inflasi seluruh tahun sesuai target 6 persen.

"Inflasi inti 5 persen tidak terlalu tinggi sehingga dengan tambahan 1 persen dari kebaikan indeks harga konsumen (IHK) maka inflasi sekitar 6 persen. Dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa 6,5 persen," katanya.

Dikatakannya, jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi meningkat menuju 7 persen maka inflasi tidak bisa diturunkan terlalu rendah sehingga yang tepat adalah berusaha menyeimbangkan penurunan inflasi dengan target mendorong pertumbuhan.

Endy menegaskan bahwa tingginya inflasi belakangan ini lebih disebabkan kenaikan IHK akibat kenaikan harga pangan sehingga seharusnya upaya penurunan inflasi lebih tepat dijalankan dengan membuat kebijakan di pertanian atau beras yang bisa meningkatkan produksi dan menurunkan harga.

Untuk mengelola inflasi ini, kata Endi Pemerintah dan BI selalu melakukan koordinasi dalam Tim Pengelolaan Inflasi Pusat (TPIP) antara lain untuk mengkaji sumber-sumber inflasi, dan merespon masukan dari Tim Pengelolaan Inflasi Daerah (TPID).

TPID, katanya sangat berperan penting untuk mengendalikan inflasi di daerah yang selama ini tidak pernah diperhatikan secara khusus, seperti dengan memutuskan kebijakan operasi pasar beras atau gula.

TPID juga akan memberikan masukan kepada TPIP jika menemukan bahwa penyebab munculnya inflasi karena faktor infrastruktur yang tidak bagus.

Jumlah TPID, katanya saat ini telah mencapai 53 tim, dengan target 66 tim di seluruh Indonesia yang akan dibentuk pada tahun ini, untuk menyesuaikan dengan jumlah kota yang dipakai BPS untuk menghitung IHK.(*)

(T.D012/S006)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011