Ia mengatakan itu kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, menanggapi protes Ikatan Perusahaan Film Impor dan Asosiasi Produser Film Amerika (MPA) terhadap kebijakan Ditjen Pajak RI tentang bea masuk serta distribusi film-film impor.
Akibat kebijakan itu, kini tidak ada lagi film luar negeri, baik itu produksi Hollywood maupun non Hollywood beredar di bioskop-bioskop Indonesia.
"Saya prihatin, karena masalah bea masuk dan pajak seharusnya bisa dibicarakan dulu baik-baik," kata Nurul Arifin.
Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut lanjut menilai, ini merupakan bukti kelemahan diplomasi kita.
"Sebab, jika hal tersebut dilakukan dengan `approach` yang baik, pasti pihak pengedar akan mengerti," ujarnya.
Sekarang, demikian anggota Komisi II DPR RI ini, kita seperti masyarakat global yang terisolasi.
"Ini akibat kebijakan yang dilakukan dengan tidak cerdas. Dan `kalo ini tidak cepat diselesaikan, maka yang menanggung kerugian kita juga," katanya.
Nurul Arifin lalu menunjuk sejumlah kalangan yang bisa terkena dampak lngsung dari kebijakan tak cerdas itu, yakni, pekerja bioskop, penonton dan distributor.(*)
(M036/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
