TKI Purna Harus Bantu Kembangkan Ekonomi Lokal

Sampang (ANTARA News) - Jika TKI bisa membangun negeri orang tentu juga mampu membangun negeri sendiri khususnya membantu mengembangkan perekonimian di daerahnya, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di sela-sela acara Dialog Menakertrans-TKI Purna di Desa Baturasang, Sampang, Madura, Jatim, Sabtu (19/2).

"Kiriman uang TKI ke daerah asal tiap bulannya tinggi. Ini sangat berguna untuk keluarga dan ekonomi lokal. Tetapi kita memerlukan lebih dari itu, yaitu tenaga kreatif yang bisa memanfaatkan dana itu. TKI Purna harus memanfaatkannya. Kalau bisa membangun negeri orang tentu bisa membangun negeri sendiri," ujar Menakertrans di hadapan ratusan TKI Purna.

Dalam keterangan tertulisnya, Muhaimin juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan dan perbaikan sistem penempatan TKI khususnya yang ke Arab Saudi.

"Saat ini jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri memang mengalami penurunan akibat sejumlah tindakan pengetatan yang diterapkan pemerintah. Jangan khawatir ini sementara saja. Masyarakat Saudi mulai kesulitan mendapatkan tenaga asal Indonesia untuk pekerja rumah tangga", kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Cak Imin kembali menegaskan, tekad Pemerintah untuk menerapkan pengetatan total. Bukan hanya pengetatan dari aspek pemberangkatan TKI, seleksi terhadap kualitas majikan pun sama pentingnya.

"Screening terhadap job order yang masuk harus dilakukan secara lebih teliti, agar kondisi dan situasi calon majikan dapat diketahui dan diantisipasi. Kami optimis langkah ini dapat lebih melindugi TKI, sejak perekrutan hingga pemulangan. Menurunnya jumlah TKI yang berangkat adalah konsekuensi dari langkah-langkah ini, dan pemerintah siap untuk menghadapinya," ujar Menakertrans.

"Selain itu, pemerintah sedang berjuang agar gaji bisa lebih tinggi dan melakukan pertemuan bilateral untuk menuntaskan kasus-kasus TKI," tukas Muhaimin.

Menakertrans juga mengingatkan keluarga-keluarga TKI yang hadir agar tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk berangkat ke luar negeri jika memang belum siap. Kesiapan itu meliputi kesiapan fisik dan mental, kelengkapan dokumen dan persyaratan serta telah mendapatkan sertifikat pelatihan 200 jam.

Kesemua tahapan persiapan ini telah diatur oleh UU dan peraturan. "Kami tidak segan-segan menegur bahkan mencabut izin PPTKIS yang terbukti melanggar ketentuan itu. Verifikasi terhadap kinerja PPTKIS yang saat ini tengah kami lakukan juga menempatkan kualifikasi dalam persiapan dan pelatihan sebagai parameter utama penilaian kinerja," katanya.

Diakhir acara Menakertrans juga memberikan bantuan modal usaha kepada koperasi TKI setempat.(*)
(R009/K004)