-Jakarta (ANTARA News) - Demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari ada-tidaknya jaminan kebebasan berekspresi warganya, kata Eivind S Homme, Duta Besar Norwegia, Jumat di Jakarta. Homme mengemukakan hal itu pada konferensi Media, Extrimism and Freedom of Expression.
"Perjalanan demokrasi harus dimulai dari kebebasan berekspresi," ujarnya. Dia mengemukakan, kebebasan berekspresi adalah jaminan mutlak bagi setiap orang sama halnya seperti agama. Namun, lanjut dia, tak semua negara yang masih mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi warganya.
Konferensi Media, Extrimism and Freedom of Expression tersebut dihadiri oleh delegasi empat negara yaitu Indonesia, Norwegia, Pakistan, dan Bangladesh. Sekitar 40 delegasi itu berprofesi sebagai wartawan. Konferensi tersebut mendiskusikan media, gerakan ekstrem dan kebebasan berekspresi di negara masing-masing.
Eivind mengatakan acara tersebut sangat penting untuk diadakan karena masing-masing negara akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda dengan undang-undang media yang berbeda dan keyakinan agama yang berbeda.
Dia juga menyarankan setiap wartawan harus memiliki bekal ilmu jurnalistik yang "mumpuni" karena mereka memiliki pengaruh besar untuk memberikan informasi kepada masyarakat."Saya yakin bahwa pena lebih tajam dari pedang," ujarnya.
Seorang delegasi Pakistan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan hingga saat ini pemerintah Pakistan mengekang kebebasan pers dan selalu mewaspadai setiap gerak-gerik pers.
Dia memberi contoh insiden pembunuhan Gubernur Provinsi Punjab Salma Tasser oleh pengawal pribadinya awal tahun ini karena yang bersangkutan mengkritik suatu undang-undang.
(ADM/A038/BRT)
Pewarta: Adam Rizallulhaq
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
