Cakupan rendah, pemerintah pusat awasi langsung vaksinasi di Bangkalan

Pengawasan langsung oleh pemerintah pusat khusus di Kabupaten Bangkalan ini karena cakupan pelaksanaan vaksinasi masih sangat rendah, sehingga dikhawatirkan upaya pembentukan kekebalan komunitas masyarakat tidak terlaksana dengan baik

Bangkalan, Jatim (ANTARA) - Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur Abdul Latif Amin Imron mengajak semua elemen masyarakat mendukung suksesnya pelaksanaan program vaksinasi, karena khusus di Kabupaten Bangkalan kini diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat.

"Pengawasan langsung oleh pemerintah pusat khusus di Kabupaten Bangkalan ini karena cakupan pelaksanaan vaksinasi masih sangat rendah, sehingga dikhawatirkan upaya pembentukan kekebalan komunitas masyarakat melalui program vaksinasi tidak terlaksana dengan baik," katanya di Bangkalan, Senin.

Ia menjelaskan, utusan pemerintah pusat, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, bahkan ditugaskan secara khusus untuk memantau pelaksanaan vaksinasi pada 16 Oktober 2021 di sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan.

Bupati menjelaskan rendahnya cakupan program vaksinasi di Kabupaten Bangkalan, karena banyak masyarakat yang terpengaruh dengan informasi bohong yang banyak beredar di berbagai media sosial, yang salah satunya menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada warga berbahaya.

"Padahal itu bohong. Vaksinasi ini justru untuk membentuk kekebalan komunitas sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19," katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan ini lebih lanjut menjelaskan berbagai upaya kini telah dilakukan Pemkab Bangkalan untuk memperluas cakupan vaksinasi di kabupaten paling barat Pulau Madura itu.

Selain menggencarkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, pihaknya juga bekerja sama dengan TNI - Polri menggelar "serbuan vaksinasi massal".

"Kami juga bekerja sama dengan sejumlah pondok pesantren yang ada di Bangkalan ini, dengan harapan, cakupan vaksinasi bisa lebih luas, dan jumlah warga yang divaksin sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni minimal 70 persen dari total jumlah pendudukan yang ada di Bangkalan ini," katanya.

Sebelumnya Mensos Tri Rismaharini saat berkunjung ke Bangkalan pada 16 Oktober 2021 menjelaskan bahwa dirinya memang mendapatkan tugas dari Presiden untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bangkalan. Hal ini tidak lepas dari kondisi Bangkalan yang capaian vaksinnya masih rendah.

"Saya mendapatkan tugas dari Presiden untuk memantau kegiatan vaksinasi di Bangkalan. Hal ini terkait erat dengan capaian vaksin di Bangkalan yang masih rendah. Pemerintah ingin disini agar capaikan vaksinasi di Bangkalan meningkat sehingga masyarakat terlindungi dari COVID-19," ujar Mensos kala itu.

Terkait dengan wilayah lain di Madura untuk program percepatan vaksinasi, Mensos menyampaikan bahwa akan ada evaluasi terlebih dahulu baru kemudian akan ada tindak lanjutnya.

"Nanti kita akan evaluasi terkait percepatan di Bangkalan ini. Jika nantinya bagus maka kita akan melakukannya juga di daerah lain," lanjut mantan Wali Kota Surabaya itu.

Selain memantau jalannya vaksinasi massal, Mensos juga menyerahkan bantuan bagi masyarakat, lansia dan kelompok disabilitas. Program bantuan beras premium tersebut diberikan untuk 18.000 warga, yang dibagi di 18 kecamatan. Sehingga masing-masing kecamatan mendapatkan 1.000 paket bantuan beras seberat 5 kg per keluarga.

Sementara itu untuk kelompok disabilitas juga mendapatkan bantuan alat bantuan seperti tongkat dengan detektor yang diberikan kepada tuna netra. Diharapkan dengan alat bantuan tersebut bisa menolong kelompok disabilitas jika dalam keadaan darurat.

#ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3m
#vaksinmelindungikitasemua