JK imbau pengurus PMI harus netral pada Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengimbau seluruh jajaran pengurus PMI di daerah harus bersikap netral dan tidak memihak siapa pun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengurus PMI hanya boleh berpihak pada persoalan yang menyangkut hal kemanusiaan, kata Jusuf Kalla, usai melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2026 di Gedung Sate Bandung, Senin.

“Posisi PMI termasuk netralitas atau tidak memihak, itu juga berlaku pada Pemilu 2024 nanti. Posisi PMI akan netral kepada siapa pun yang maju, tapi akan berpihak jika ada masalah (kemanusiaan),” kata Jusuf Kalla dalam keterangannya.

Baca juga: JK: Vaksinasi bisa mempercepat pemulihan ekonomi bangsa

Netralitas PMI tersebut, lanjutnya, merupakan kekuatan absolut dari organisasi yang bergerak di sektor sosial dan kemanusiaan tersebut.

PMI tidak boleh bertindak diskriminatif dan harus berkomitmen dalam mengatasi masalah terkait sosial dan kemanusiaan pada momentum pemilihan presiden, katanya.

PMI akan selalu berada di posisi tengah dan siaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di situasi bencana, ujar JK.

“PMI akan selalu siap membantu setiap terjadi bencana, jika terjadi kesulitan kemanusiaan,” tegas JK.

Baca juga: JK resmikan dua juta vaksinasi bagi Indonesia sehat bersama PMI

Jusuf Kalla mengingatkan Dewan Kehormatan PMI untuk selalu menjaga marwah PMI dan tidak segan-segan untuk menegur pengurus dan relawan yang melenceng dari visi, misi dan tugas utama PMI.

Terkait kondisi krisis pandemi COVID-19 yang masih dihadapi banyak negara, JK mengatakan PMI terus bekerja menyukseskan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

Baca juga: PMI bersiap hadapi potensi bencana akibat perubahan iklim

“Pekan ini PMI akan kembali memulai vaksinasi dengan target 2.000.000 penduduk di Indonesia. Kita mulai di Yogyakarta dan saya sudah buka minggu lalu,” tukasnya.

Masyarakat dan pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi pandemi COVID-19, meskipun terjadi penurunan kasus penularan di Indonesia, katanya.

“Tidak mau seperti banyak negara lainnya seperti China, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, yang akhir-akhir ini memperlihatkan penambahan kasus positif COVID-19,” ujarnya.