Medan (ANTARA News) - Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dianggap kerap melakukan tindak anarkis dinilai bukan solusi efektif untuk menghentikan kekerasan dan justru dapat memunculkan kerawanan baru.
"Pembubaran ormas hanya akan memunculkan kerawanan baru," ujar Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumatera Utara A Husna Harahap di Medan, Kamis.
Didampingi Wakil Ketua DDII Sumut H. Masri Sitanggang dan sejumlah tokoh ormas Islam di daerah itu ia mengimbau pemerintah untuk tidak mudah membubarkan ormas.
"Jangan sampai pemerintah membubarkan ormas," katanya.
Sementara Masri Sitanggang meminta pemerintah bersikap adil. "Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada yang anarkis tanpa andil dari pihak lain," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ustadz Azwir dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumut juga menyatakan tidak sependapat dengan wacana pembubaran ormas.
"Pemerintah semestinya melakukan koreksi dan introspeksi, karena pada kenyataannya umat Islam justru lebih sering dizalimi di negera yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini," katanya.
Ketika ditanya perihal persoalan Ahmadiyah, baik Husna Harahap maupun Masri Sitanggang berpendapat, semua itu lebih karena tidak dilaksanakannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Selain itu, pemerintah juga dinilai lamban dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah, padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa sejak lama.
Ustadz Azwir juga meminta pemerintah mengkaji akar persoalan terkait keberadaan Ahmadiyah.
"Penguasa negeri ini tidak antisipatif dengan kondisi yang ada, padahal fatwa sesat untuk Ahmadiyah sudah ada sejak lama," katanya.
(ANTARA/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
