Penyerangan Pesantren Bukti Anarkisme Agama Ditunggangi

Jakarta (ANTARA News) - Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan, penyerangan pesantren di Pasuruan, Jatim, makin mempertegas dugaan adanya usaha untuk menimbulkan konflik horisontal di masyarakat lewat isu SARA dan menunggangi aksi anarkisme antarumat beragama.

"Saya berharap semua pihak tetap berpikir tenang, tidak gelisah namun tetap kritis, agar kita semua tidak mudah diadudomba dan terprovokasi," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, merespons penyerangan oleh kelompok tertentu terhadap sebuah Pondok Pesantren di Pasuruan itu.

Bambang Soesatyo menambahkan, seperti telah diungkapnya sebelum ini, ada gelagat buruk di balik kerusuhan berdarah di Cikeusik dan Temanggung.

"Ada upaya pihak tertentu mengeskalasi karut marut Negara dengan menunggangi isu SARA. Dan sekarang dilakukan lagi lewat aksi pelemparan oleh sekelompok orang tidak dikenal terhadap sebuah pesantren di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim)" ungkapnya.

Secara terpisah Habib Hussein Al-Habsyi melalui LPP RRI mengungkapkan pula, penyerangan atas pesantren itu, sangat terkesan merupakan bagian dari skenario para elite tertentu yang menjadikan agama dan kerusuhan antar umat sebagai komoditas jualan politik kekuasaannya.

"Makanya kita semua terutama angkatan muda jangan mau terprovokasi. Karena itu hanya menguntungkan tahta kekuasaan kelompok tertentu yang memanfaatkan radikalisme agama," katanya.

Habib Hussein Al-Habsyi juga meminta seluruh umat, dan angkatan muda agama apa pun, agar jangan lagi terlalu percaya kepada para tokoh agama yang menjadikan dirinya sebagai `alat` politik atau kekuasaan, apalagi jadi pimpinan partai.

"Merekalah salah satu sumber utama konflik yang melibatkan para pengikutnya masing-masing," tandas Habib Hussein Al-Habsyi.

Sementara itu, Bambang Soesatyo berpendapat, dari berbagai temuan di Cikeusik dan Temanggung, mengindikasikan situasi karut marut terkini dieskalasi dengan merekayasa kerusuhan di sejumlah tempat.

"Isu SARA ditunggangi, karena isu itu paling mudah meledakan konflik horizonthal," katanya.

Ia lalu mengingatkan, kita tentu tidak ingin konflik horizontal meluas dan tak terkendali.

"Sebab, kalau itu terjadi, negara masuk perangkap `chaos`," tandasnya.

Dalam situasi seperti itu, menurutnyan hanya ada dua alternatif yang harus dipilih.

"Pertama, mengganti Pemerintah yang dinilai tak mampu menjaga stabilitas nasional. Atau kedua, Pemerintah yang berkuasa menetapkan negara dalam situasi darurat," ujarnya.

Namun, lanjutnya, membiarkan suasana saling curiga antarelemen masyarakat itu sangat berbahaya.

"Karena itu, Penegak Hukum harus bergerak cepat agar saling curiga antarelemen masyarakat bisa segera diakhiri," tegasnya.

Bambang Soesatyo lalu mengingatkan, jika dalam jangka dekat ini Pemerintah dan Penegak Hukum tidak bisa mengungkap dalang dan pelaku kerusuhan itu, termasuk kejadian terakhir di Pasuruan Jawa Timur, situasinya akan menjadi lebih berbahaya.(*)
(T.M036/J006)