Dewan Keamanan Minta Kamboja, Thailand Gencatan Senjata

PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) meminta Kamboja dan Thailand untuk melakukan gencatan senjata total, menyusul terjadinya kontak senjata baru-baru ini antara pasukan kedua negara kerajaan itu menyangkut kuil Preah Vihear di wilayah perbatasan.

Dewan Keamanan, Senin, menyatakan sangat prihatin dengan terjadinya bentrokan dan kontak senjata antara dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara itu, demikian diungkapkan Duta Besar Brazil Maria Luiza Ribeiro Viotti, yang sedang menjabat sebagai presiden bergilir DK-PBB.

"Para anggota Dewan Keamanan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperparah suasana," kata Viotti, usai sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, yang membahas perseteruan Kamboja-Thailand.

Selain oleh kelima belas anggota DK-PBB, sidang itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong dan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya.

Sidang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN (Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).

"Dewan Keamanan mendesak kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata secara permanen serta menyelesaikan masalah dengan damai melalui dialog yang efektif," kata Viotti.

Sejalan dengan itu, Dewan Keamanan menyatakan dukungannya terhadap upaya aktif ASEAN untuk membantu penyelesaian masalah Kamboja dan Thailand.

"Dewan mendorong kedua belah pihak untuk terus bekerja sama dengan organisasi ini (ASEAN)," kata Viotti.

DK-PBB, ungkap Viotti, menyambut baik rencana Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN pada 22 Februari mendatang guna membahas konflik Kamboja-Thailand ini.

Dalam sidang hari Senin tersebut, para anggota Dewan Keamanan mendengarkan pemaparan tentang permasalahan dari Wakil Sekjen PBB urusan Politik, B. Lynn Pascoe, serta dari Menlu Marty.

Sidang yang dilakukan secara tertutup itu juga memberikan kesempatan kepada Menlu Hor Namhong dan Menlu Kasit Piromya untuk menjelaskan sudut pandang masing-masing mengenai konflik Kuil Preah Vihear hingga terjadinya kontak-kontak senjata antara pasukan kedua negara hingga menewaskan sejumlah orang dan melukai puluhan lainnya.

Hingga kini, baik Kamboja dan Thailand bersikeras bahwa bentrokan itu terjadi karena masing-masing mempertahankan diri dari serangan.

Ketegangan antara pemerintah Kamboja dan Thailand mulai meningkat pada Juli 2008, menyusul dibangunnya pos-pos militer di wilayah perbatasan dekat Kuil Preah Viehar.

Kuil yang dibangun pada abad ke-11 itu tahun 2008 dinyatakan oleh Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) sebagai Peninggalan Bersejarah Dunia.

Walaupun Pengadilan Internasional pada 1962 menyatakan Kuil tersebut milik Kamboja, persengketaan atas wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di sekitar kuil belum terselesaikan. (TNY/K004)