Hatta: Jepang Siapkan Masterplan Metropolitan Priority Area

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah Jepang telah menyiapkan masterplan prioritas wilayah metropolitan (Metropolitan Priority Area/MPA) sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia dan Jepang untuk mengembangkan daerah perkotaan berdaya saing tinggi.

"Program MPA akan dimulai detail masterplannya untuk pembangunan yang khusus pada sektor transport, kawasan industri, kecukupan listrik, powerplant, pelabuhan, bandar udara dan juga yang disebut dengan smart city," ujarnya dalam penjelasan hasil pertemuan dengan Keidanren (Kadin Jepang) di Jakarta, Senin.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengenai Prioritas Wilayah Metropolitan di Nusa Dua, Bali 10 Desember 2010.

Dengan demikian, Hatta mengatakan, pelaksanaan wilayah metropolitan dapat segera terwujud setelah dilakukan kesepakatan dengan Duta Besar Jepang pada 17 Maret 2011 mendatang.

"Kedatangan (Keidanren) mereka dalam rangka kunjungan ke negara-negara Asean dan khusus Indonesia adalah menegaskan kembali komitmennya tentang enam koridor ekonomi dan khususnya akan dilaksanakannya kick off MPA yang sudah kita sepakati bersama Dubes Jepang pada 17 Maret 2011," ujarnya.

Hatta menjelaskan, kunjungan Keidanren ke Indonesia juga merupakan bagian dari rencana integrasi ASEAN 2015 dan pembentukan ASEAN Connectivity.

"Namun saya sampaikan bahwa sebelum ada ASEAN Connectivity maka Indonesia Connectivity harus terwujud," katanya.

Delegasi Kamar Dagang dan Industri Jepang (Keidanren) dipimpin ketuanya Yonekura Hiromasha melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Hadir juga dalam pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Koijiro Shiojiri.

Sebelumnya, Ketua Keidanren pernah menyatakan ketertarikannya untuk mengambil bagian dalam pembangunan berbagai proyek berbasis "public private partnership" (PPP) di Indonesia.

Keidanren yakin skema PPP itu merupakan cara terbaik untuk membangun proyek-proyek di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah telah menawarkan kerja sama dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi, energi geothermal, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan listrik. (ANT/K004)