Presiden: Jangan Rusak Kaidah Negara Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak untuk tidak mengingkari dan merusak kaidah negara hukum dengan melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri.

Dalam sambutannya pada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2562 yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) di Balai Samudera, Jakarta, Senin malam, Presiden mengimbau agar jika terjadi permasalahan dengan akidah agama dalam suatu komunitas maka dicarikan solusi tepat dengan melibatkan pandangan pemuka agama yang bersangkutan.

"Yang jelas, mari kita cegah dan jauhi tindakan kekerasan dalam mengatasi permasalahan itu. Sebab jika kita terjebak dan mudah melakukan kekerasan dan main hakim sendiri, maka sesungguhnya kita mengingkari dan merusak nilai, norma, dan kaidah negara hukum, negara demokrasi, dan negara yang menjunjung tinggi multikulturalisme dan keberagaman antar umat beragama," tutur Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar semua masalah yang berkaitan dengan hubungan antar komunitas dan umat beragama diselesaikan secara jernih, damai, dan sesuai dengan konstitusi serta pranata hukum lainnya.

Indonesia, lanjut dia, adalah negara multireligi dan multikultural yang menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai demokrasi sehingga dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan akidah hukum dan demokrasi.

Untuk itu, Presiden mengajak semua warga negara untuk senantriasa berperilaku bajik dan bijak seraya saling menghormati dan memelihara toleransi satu sama lain.

"Marilah kita terus belajar dan senantiasa menjalankan nilai perilaku bajik dan bijak seperti saling menghormati dan toleransi satu sama lain," ujarnya.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan Umat Khonghucu Indonesia, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan dan meniadakan kebijakan yang diskriminatif terhadap umat Konghucu.

Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus meningkatkan pemberian pelayanan publik yang adil dan baik kepada semua penganut agama termasuk Umat Khonghucu.

"Banyak yang sudah kita capai dan banyak pula yang telah pemerintah lakukan, oleh karena itu sejumlah permasalahan teknis dan adiministratrif yang masih terjadi di beberapa daerah saya minta dapat dengan benar dituntaskan," pintanya.

Kepada Menteri Agama dan Kepala Daerah, Presiden meminta agar paling lambat tahun depan semua permasalahan yang tersisa berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan kepada Umat Khonghucu dapat dituntaskan.

Presiden yang hadir bersama dengan Wakil Presiden Boediono dalam awal pidatonya sempat meminta maaf atas ketidakhadiran Ani Yudhoyono yang selama ini selalu setia mendampinginya dalam setiap perayaan umat beragama.

Menurut Presiden, Ani Yudhoyono berhalangan hadir karena sakit setelah mendampinginya melakukan kunjungan kerja selama empat hari tiga malam ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 8-11 Februari 2011.

Pada malam perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2562 bertema "Harta Benda Menghias Rumah, Laku Bajik Menghias Diri" itu hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Panglima TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Timur Pradopo.(*)
(ANT/D013)