Amien: Revolusi Mesir Tak Mampu Ulang 1998

Yogyakarta (ANTARA News) - Revolusi yang terjadi di Mesir tidak cukup kuat untuk mengulang tragedi 1998 di Indonesia, kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais.

"Revolusi Mesir yang berhasil memaksa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya tidak akan mampu mengulang tragedi 1998 di Indonesia," katanya pada kuliah umum Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, ada beberapa persamaan faktor yang mengakibatkan berhasilnya penggulingan Hosni Mubarak di Mesir dan Soeharto di Indonesia. Faktor itu saat ini tidak ada di Indonesia.

"Faktor yang menstimulasi adanya pergerakan massa itu itu adalah lamanya kedua tokoh tersebut berkuasa. Keduanya menjabat sebagai presiden lebih dari 30 tahun, sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini baru memangku jabatan selama tujuh tahun," katanya.

Selain itu, kondisi ekonomi mayoritas penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga berdampak sangat besar dalam penggulingan Mubarak dan Soeharto. Massa dapat dikerahkan bukan semata-mata karena tuntutan ideologi, karena masalah perut justru memiliki dampak besar dalam upaya tersebut.

"Meskipun jumlah kemiskinan di Indonesia saat ini cukup besar, pemerintah masih dinilai positif oleh masyarakat dengan sejumlah program pengentasan rakyat miskin atau program lain yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Amien yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, tidak adanya tokoh yang berpengaruh di Indonesia saat ini juga menjadi faktor penting.

"Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin jelas sekali memiliki pengaruh yang sangat besar, begitu pula di Indonesia pada 1998. Didudukinya gedung DPR oleh mahasiswa terjadi melalui proses besar karena adanya beberapa tokoh penggerak pada saat itu," katanya.

Menurut dia, posisi Ikhwanul Muslimin di Mesir akan lebih baik jika tetap menjadi oposisi pemerintah, bukan sebagai penguasa baru pemerintahan.

"Oposisi pemihak rakyat belum tentu mampu sepenuhnya melakukan apa yang diperjuangkan sebelumnya," katanya.(*)

(L.B015*H010/B/H008)