Kairo (ANTARA News) - Penguasa baru militer Mesir hari Minggu membekukan konstitusi dan membubarkan parlemen yang didominasi oleh anggota-anggota partai mantan Presiden Hosni Mubarak, setelah ia digulingkan dalam pemberontakan rakyat.
Komunike No.5 Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang dibacakan di televisi pemerintah, mengatakan, masa peralihan kekuasaan militer akan berlangsung enam bulan ketika reformasi dilaksanakan untuk mengantarkan pemilihan umum yang bebas, demikian AFP melaporkan.
Dewan itu mengumumkan pembekuan konstitusi dan mengatakan, mereka akan "menjalankan urusan negara untuk sementara waktu selama enam bulan atau sampai akhir pemilihan parlemen atau presiden".
Militer mengumumkan "pembubaran majelis tinggi dan majelis rendahparlemen" dan mengatakan, mereka akan terus mengeluarkan dekrit selamamasa transisi.
Badan legislatif itu dipandang tidak sah setelahpemilihan umum tahun lalu yang dinodai oleh tuduhan luas mengenaikecurangan. Partai Demokratis Nasional (NDP) kubu Mubarak mencapaimayoritas besar di parlemen.
Sebuah komite juga akan dibentuk untuk mengawasi amandemen konstitusidan referendum akan dilakukan untuk memutuskan perubahan-perubahan itu,kata dewan militer.
Pernyataan itu juga mengkonfirmasi Menteri Pertahanan Hussein Tantawi sebagai kepala negara de fakto Mesir.
"Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata akan mewakili dewan di dalamdan luar negeri," katanya, dengan menekankan komitmen bagiperjanjian-perjanjian internasional.
Mubarak mengundurkan diri Jumat setelah berkuasa 30 tahun danmenyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata,sebuah badan yang mencakup sekitar 20 jendral yang sebagian besar tidakdikenal umum sebelum pemberontakan yang menjatuhkan pemimpin Mesir itu.
Sampai pemilu dilaksanakan, dewan militer menjadi badan eksekutifnegara, yang mengawasi pemerintah sementara Perdana Menteri AhmedShafiq. (M014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
