"Untuk itu perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan adanya prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperoleh hunian yang aman, layak dan terjangkau termasuk dalam hal ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Basuki dalam seminar daring Indonesia Housing Forum di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri PUPR, penyediaan perumahan yang aman, terjangkau dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu agenda bagi pemerintah Indonesia yang sejalan dengan sustainable development goals ke-11 yakni membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
Dan dengan adanya The New Urban Agenda yang menyebutkan bahwa inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.
Baca juga: PUPR sebut pemenuhan hunian layak makin mendesak akibat pandemi
Saat ini menurut Menteri PUPR masih terlihat kondisi pembangunan perumahan yang belum ideal. orang-orang yang lebih mampu dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempatnya beraktivitas.Di sisi lain masyarakat berpenghasilan rendah, para pekerja pada umumnya masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal. Ini merupakan suatu kesenjangan seperti halnya penyediaan air bersih.
"Pembangunan perumahan yang inklusif membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta pada umumnya," kata Menteri PUPR.
Penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia, lanjutnya, masih menghadapi berbagai tantangan berat, antara lain masih rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan dengan negara lain yakni hanya sekitar 2,9 persen.
Penjalaran kota atau urban sprawl yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan, termasuk daerah-daerah produktif pertanian atau irigasi mengingat pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 220 juta pendudk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan atau meningkat dari 50 persen menjadi 70 persen dari total populasi.
Baca juga: Kementerian PUPR terus tingkatkan ketersediaan hunian layak MBR
Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56 persen menjadi 70 persen atau setara dengan 11 juta rumah tangga.
"Namun kita semua yakin bahwa urbanisasi ini ke depan tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tapi juga peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas dan disediakan anggaran yang cukup," kata Menteri PUPR.
Baca juga: PUPR: 2.750 rumah tak layak huni di KSPN bakal jadi penginapan
Baca juga: YEU bangun 50 unit hunian inklusif untuk warga penyintas gempa
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
