Aljirs (ANTARA News) - Ribuan polisi digelar di tengah ibu kota Aljazair Sabtu untuk mencegah unjuk rasa meniru aksi yang memaksa Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur.
Para pejabat melarang unjuk rasa kelompok oposisi, untuk kemungkinan bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa yang menuntut kebebasan demokrasi yang lebih luas, perubahan pemerintah dan lapangan kerja yang lebih banyak.
Pengunduran diri Mubarak, Jumat dan penggulingan pemimpin Tunisia, telah menggemparkan dunia Arab dan banyak yang bertanya negara mana lagi akan akan bergolak di mana pemerintah otoriter dan kemarahan rakyat terjadi.
Kerusuhnan meluas di Aljazair dapat berdampak bagi ekonomi dunia karena negara itu adalah pengekspor minyak dan gas penting , tetapi banyak pengamat mengatakan revolusi gaya Mesir tidak mungkin terjadi karena pemerintah dapat menggunakan kekayaaan negerinya untuk menenteramkan sebagian besar keluhan.
"Kami siap melakukan unjuk rasa," kata Mohsem Belabes, juru bicara partai oposisi RCD yang adalah salah satu dari para penyelengara protes. "Akan ada satu hari yang besar bagi demokrasi di Aljazair."
Kehadiran polisi yang banyak sudah merupakan hal yang rutin di Aljazair untuk menghadapi ancaman serangan-serangan gerilyawan Al Qaida, tetapi sering digelar beberapa jam sebelum awal protes pukul 11:00 waktu setempat (17:00 WIB).
Di Lapangan 1 Mei, tempat dimulainya unjuk rasa yang direncanakan itu tidak jauh dari kota pelabuhan Laut Tengan kota itu setidaknya 15 kendaraan polisi, jip-jip dan bus-bus digelar. Dalam jumlah yang sama dekat jalan di luar rumah sakit Mustapa kota itu.
Di beberapa persimpangan jalan , polisi memarkir kendaraan-kendaraan lapis baja kecil yang jarang terlihat di kota itu. Polisi berjaga-jaga dekat stasiun bahan bakar minyak sekitar dua kilo meter dari lapangan itu dalam kendaraan polisi anti hura.
Negara-negara Arab lainnya merasakan penagruh dari pemberontakan di Mesir dan Tunisia. Raja Jordania Abdullah mengganti perdana menterinya setelah protes-protes dan di Yaman , Presiden Ali Abdullah berjanji pada lawan-lawann politiknya ia tidak akan mencalonkan lagi untuk masa jabatan baru.
Para penyelenggara protes di Aljazair--yang mengatakan menggunakan inspirasi mereka darikejadian-kejadian di Mesir dan Tunisia-- mengatakan polisi meungkin menghalau massa sebelum mereka mencapai lokasi unjuk rasa di ibu kota itu, atau protes-protes paralel bagi kota-kota lainnya.
"Rakyat Aljazair harus diizinkan menyatakan pendapat mereka dengan bebas dan melakukan protes-protes damai di Aljairs dan di tempat-tempat lain, kata kelompok hak asasi manusia Amnesti Internasional dalam satu pernyataan.
"Kami mendesak pihak berwenang Aljazair tidak menanggapi tuntutan-tuntutan ini dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan."
Pemerintah mengatakan pihaknya menolak memberikan izin bagi unjuk rasa karena alasan-alasan ketertiban publik, bukan karena berusaha mengekang unjuk rasa. Pemerintah mengatakan pihaknya akan berusaha keras untuk menciptkan lapangan kerja , membangun rumah-rumah baru dan meningkatkan pelayanan publik.
Dalam satu usaha menjelang unjuk rasa, pemerintah menurunkan harga gula dan minyaksayur, membeli terigu dalam jumlah besar untuk menjamin pasokan-pasokan dan berjanji akan mencabut keadaan darurat yang sudah berlangsung 19 tahun itu.
Protes Sabtu itu tidak didukung oleh serikat buruh utama Aljazair, partai-partai oposisi terbesarnya atau kelompok garis keras Islam yang dilaraag awal tahun 1990-an tetapi masih punya pengaruh kuat, demikian Reuters.
(SYS/H-RN/H-AK)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
