Bogor (ANTARA News) - Bupati Bogor Rachmat Yasin mengingatkan masyarakat untuk menghargai dan menghormati perbedaan dengan seksama guna menghindari perpecahan kerukunan umat.
Imbauan tersebut disampaikan bupati saat menghadiri pertemuan antara jajaran Muspida dengan tokoh-tokoh masyarakat serta ormas-ormas dan LSM di gedung Serbguna I Sekda Kabupaten Bogor, Jumat.
Terkait perbedaan pandangan dengan Ahmadiyah, bupati menegaskan bahwa Ahmadiyah bukan ajaran Islam karena berbeda akidah yang menyakini Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir.
"Ahmadiyah bukan Islam, tapi perbedaan ini jangan dijadikan alat untuk saling menyakiti. Kita harus menghormati perbedaan dengan menjaga tolerasi terhadap kepercayaan masing-masing," kata Bupati.
Bupati menyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengakui ajaran Ahmadiyah dan melarang adanya aktifitas Ahmadiyah guna mencegah bentrokan massa.
Namun, kata Bupati, sebagai bagian dari warga negara, jemaah Ahmadiyah juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang melanggar hukum.
"Pemerintah Kabupaten Bogor memang tidak mengakui ajaran Ahmadiyah dan MUI juga sudah menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Namun, Pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari perbuatan yang melanggar hukum," kata Bupati.
Bupati juga mengimbau warga Kabupaten Bogor untuk menghindarkan diri dari perbuatan anarkis dan menyelesaikan semua masalah dengan cara musyawarah, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan.
"Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan keramahan dan toleransi. Selesaikanlah semua masalah dengan kepala dingin karena damai itu indah. Saya juga menunggu eksistensi MUI, Persatuan Umat Islam, Nahdatul Ulama, Muhammadyah dan masyarakat untuk sama-sama menjaga wilayah kabupaten Bogor tetap kondusif," ujarnya.
Sementara itu Ketua MUI Kab Bogor KH. Ahmad Mukrie Adjie, mengatakan pertemuan yang digagas Bupati tersebut bertujuan untuk memelihara perdamaian di wilayah Kabupaten Bogor menyusul pecahnya kerusuhan di kampung Ahmadiyah Cisalada.
"MUI siap membantu pemerintah untuk terus mensosialisasikan kamtibmas dan menjaga silaturahmi sampai ke desa guna mengantisipasi gejolak sosial kemasyarakatan," katanya. (LR/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
