HWDI: Penting lakukan penyuluhan vaksinasi pada keluarga disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu mengatakan penting untuk melakukan penyuluhan terkait vaksinasi COVID-19 pada keluarga dari kelompok disabilitas.

“Yang paling penting adalah penyuluhan kepada keluarga penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas hidup di masyarakat,” kata Maulani dalam webinar Urgensi Percepatan Vaksinasi Kelompok Rentan, Antisipasi Gelombang Ketiga COVID-19 yang diikuti di Jakarta, Rabu.

Maulani menuturkan, penyuluhan tersebut diperlukan karena masih ditemukan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok rentan serta masih belum mengetahui pentingnya mendapatkan vaksin untuk melindungi diri dari COVID-19.

Lebih lanjut dia menjelaskan, meskipun penyandang disabilitas hidup di dalam masyarakat dan telah mendapatkan informasi melalui teman atau media, pendapat dari pihak keluarga sangat memberikan pengaruh pada kelompok rentan tersebut, karena pendapat keluarga dapat menentukan divaksin atau tidaknya kelompok rentan.

“Pendapat keluarga sangat-sangat berpengaruh terhadap mereka. Jadi ada informasi dari teman-teman sebenarnya dia mau pergi vaksin, tapi keluarga yang meragukan,” ucap dia.

Untuk dapat melakukan penyuluhan atau edukasi terkait dengan vaksinasi, Maulani mengatakan selain melalui keluarga, sosialisasi dapat dimulai melalui pusat-pusat komunitas dan organisasi penyandang disabilitas.

“Oleh karena itu rekomendasi yang ingin saya sampaikan adalah perlunya sosialisasi dan diseminasi informasi langsung kepada masyarakat disabilitas, melalui pusat-pusat komunitas atau organisasi penyandang disabilitas,” kata dia.

Menurut Maulani partisipasi penuh dari para organisasi penyandang disabilitas itu, dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga kemanusiaan yang dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19 pada keluarga dan kelompok disabilitas itu sendiri.

Selain itu, menurut dia, jaringan-jaringan yang dimiliki oleh komunitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat disabilitas yang ada di pelosok daerah yang tidak mendapatkan informasi ataupun fasilitas vaksinasi seperti yang diberikan di perkotaan.

“Panti-panti yang non-pemerintah itu tidak ada yang terjangkau sama sekali, bahkan tidak terdata. Mereka ada di kota-kota, sebenarnya tidak terlalu di pelosok, misal Cianjur atau Kota Purwakarta itu sama sekali belum terdata dan itu yang diperlukan partisipasi penyandang disabilitas untuk hal-hal ini,” kata dia menjelaskan contoh daerah yang masih belum terjangkau.

Ia berharap, pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat melalui berbagai cara untuk memberikan edukasi dan menjangkau para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan komunikasi agar dapat mendapatkan vaksin, seperti masyarakat lainnya.

“Seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah dan pihak-pihak yang ingin bekerja untuk COVID-19 ini memikirkan sebenarnya seperti apa informasi dan komunikasi apa yg dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas,” kata dia.