Hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan maqashid syariahJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami prinsip keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dan maqashid syariah dalam industrinya.
"Hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan maqashid syariah," kata Wapres Ma'ruf Amin di acara The 5th International Conference on Law and Justice (ICLJ) dengan tema "Sharia, Law and Sustainability in the New Normal" melalui rekaman video yang ditayangkan Rabu.
Persiapan SDM tersebut, lanjut Wapres, merupakan upaya mengembangkan kapasitas internal di setiap lembaga dan organisasi keuangan syariah guna mendorong ekonomi berkelanjutan.
Pengembangan SDM tersebut juga bertujuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan perbankan kepada nasabah.
Baca juga: Wapres: Bank syariah wajib menyesuaikan dengan keuangan berkelanjutan
"Bank harus meningkatkan kapasitas pegawainya untuk lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk, serta layanan keuangan berkelanjutan," ujar Wapres.
Berbagai program pengembangan SDM tersebut, menurut Wapres, dapat mencakup karyawan yang bekerja di unit tertentu, seperti manajemen risiko, pengembangan bisnis serta layanan pelanggan.
Wapres juga menegaskan bank dan lembaga keuangan harus mengutamakan manajemen dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap konsep keuangan berkelanjutan di Indonesia.
"Sampai saat ini kondisi SDM pada industri keuangan syariah masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan layanan keuangan yang berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Wapres ajak industri keuangan Islam promosikan ekonomi berkelanjutan
Keuangan berkelanjutan di Indonesia merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Kegiatan keuangan yang berkelanjutan salah satunya ialah Green Sukuk, yakni instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau guna memitigasi dan mengadaptasi potensi perubahan iklim. Pemerintah telah menerbitkan Global Green Sukuk sebesar 3 miliar dolar AS pada Maret 2018 dan senilai 2 miliar dolar AS pada Februari 2019.
Kegiatan penerbitan produk keuangan berkelanjutan Indonesia itu pun mendapat pengakuan internasional, dengan meraih penghargaan dari Climate Bonds Initiative sebagai penerbit Green Sukuk terbesar di dunia.
Baca juga: Pemerintah tetapkan hasil penjualan sukuk hijau ST007 Rp5,42 triliun
Baca juga: Otoritas London: Indonesia tunjukkan kepemimpinan dalam keuangan hijau
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
