PKB: Ahmadiyah Jangan Jadi Beban Negara

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar meminta Ahmadiyah tidak menjadi beban negara dengan mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

"Ahmadiyah jangan bebani negara. Patuhi SKB tiga menteri," kata Muhaimin saat meresmikan kantor Dewan Pengurus Wilayah Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Kamis.

Dikatakannya, PKB tidak turut mempersoalkan status ajaran Ahmadiyah karena bukan kewenangannya, bahkan menghargai pengikut Ahmadiyah sebagai warga negara.

PKB pun meminta masyarakat juga menghargai keberadaan warga Ahmadiyah sebagai warga negara yang memiliki hak sama dengan warga negara yang lain.

"Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Soal status Ahmadiyah serahkan kepada hukum dan instansi berwenang," kata Muhaimin.

Bahkan, PKB mendesak aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelaku tindak kekerasan, termasuk pelaku kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah.

Hanya saja, kata Muhaimin, mengingat ada aturan bagi Ahmadiyah untuk tidak menyebarluaskan ajarannya maka PKB meminta aturan itu dipatuhi.

"Jangan ekspansi. Sebaiknya warga Ahmadiyah mengisolasi diri," kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Sehari sebelumnya, Muhaimin juga menyerukan jajaran PKB dan kalangan nahdliyin (sebutan bagi warga Nahdlatul Ulama) untuk turut melindungi pengikut Ahmadiyah dari tindak kekerasan.

Tindakan kekerasan yang beberapa kali menimpa pengikut Ahmadiyah karena mereka dinilai tetap melakukan aktivitas penyebaran ajaran ke masyarakat, padahal SKB tiga menteri melarangnya. (S024/Z002/K004)