Ketua Umum PA GMNI Soekarwo dan Sekjen Achmad Basarah dalam keterangan tertulis GMNI di Jakarta, Kamis, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas maraknya kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai belahan Tanah Air.
PA GMNI dalam pernyataan sikap politik terhadap berbagai konflik sosial di Indonesia, juga mengutuk dan menolak segala bentuk tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu dengan dalih dan alasan apapun.
Selain itu PA GMNI mendesak lembaga-lembaga negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, berfungsi secara lebih maksimal dalam menjaga dan melaksanakan kontrak sosial bangsa Indonesia khususnya dalam melindungi dan menjaga keselamatan setiap warga negara dari ancaman apapun serta menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Soekarwo yang juga Gubernur Jatim dalam keterangan tertulis itu menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk merevitalisasi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh konsensus empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah ikatan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan Negara, UUD NKRI tahun 1945 sebagai konstitusinya, dan menjaga keutuhan NKRI yang merupakan komitmen bersama dan menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia.
Disebutkan, peristiwa penyerbuan dan pembunuhan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Pandeglang, Banten dan Kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah yang terjadi dalam minggu terakhir ini, mengusik ketentraman dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Masyarakat telah terkoyak menjadi kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain dan pertentangan tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk tindak kekerasan dan anarkisme. Bukan saja korban manusia dan harta, tetapi yang memilukan adalah tercabiknya rasa persaudaraan dan kebangsaan bagi seluruh warga Negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Ideologi Pancasila, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan sistem sosial Bhinneka Tunggal Ika sebagai kontrak sosial bangsa Indonesia ketika awal Negara ini didirikan mulai terkoyak oleh berbagai aksi kerusuhan dan konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia tersebut.
Persatuan Alumni GMNI menilai bahwa berbagai bentuk ekspresi kebebasan masyarakat yang telah kebablasan tersebut dan melemahnya fungsi-fungsi Negara dalam menjamin terselenggaranya kontrak sosial bangsa Indonesia menandakan ketidakmampuan menghadapi globalisasi dengan segala eksesnya.
Sebagai bangsa yang besar, sejatinya Indonesia memiliki kekuasaan dan kepribadian untuk tetap berdiri kokoh dalam menghadapi arus globalisasi dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya dan membuang ekses negatifnya, dan bukan justru sebaliknya. (U002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
