Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada kejanggalan pada kasus kekerasan yang terjadi pada Jamaah Ahmadyah pada Minggu (6/2) di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa dan aparat kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya," kata Komisioner Komnas HAM M. Ridha Saleh di Jakarta, Kamis.

Ia menduga ada rekayasa dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Pandeglang sehingga pihaknya membentuk tim investigasi.

"Secepatnya tim investigasi akan menyelidiki kasus tersebut," katanya.

Untuk menyelidiki kasus tersebut, kata Ridha, Komnas HAM akan memanggil kapolri dan petinggi-petinggi lainnya yang berkaitan dengan kasus ini untuk mendapatkan informasi kebijakan apa yang dibuat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Sementara itu, sejumlah aktivis yang mendatangi kantor Komnas HAM, yang meminta  Komnas HAM memanggil Presiden SBY, Kapolri dan Menko Polhukam menuding penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, diduga kuat sebagai pengalihan isu.

Aktivis Petisi 28, Hartsa Mashirul, mengatakan, pengalihan isu adalah kebohongan pemerintah terhadap bangsa dan negara yang diangkat oleh tokoh lintas agama.

Ia menilai ada kemiripan motif antara kasus kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung dengan kasus konflik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI), di Monas pada 1 Juni 2008.

Kasus di Monas tujuannya untuk mengubur isu dan gerakan perlawanan terhadap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), sedangkan kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung mengubur isu kebohongan, korupsi, dan isu rencana pemerintah melarang konsumsi premium kepada kelas menengah.

"Untuk mengalihkan isu vertikal caranya dengan menciptakan konflik horizontal. Paling efektif ya dengan cara kekerasan atas nama agama," katanya.

Hartsa mengecam tindakan pemerintah yang dinilainya melakukan pembiaran atas kekerasan yang menewaskan tiga orang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.  Dia menilai pemerintah harus bertanggungjawab.(*)

S037/S019

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011