Rusia Usulkan DK PBB Kirim Misi ke Mesir

PBB (ANTARA News/AFP) - Rusia, Selasa mengusulkan Dewan Keamanan PBB melakukan satu misi ke Timur Tengah untuk melancarkan proses perdamaian dan menilai krisis politik di Mesir dan negara-negara lainnya.

Dewan Keamanan PBB tidak mengujnungi wilayah yang rusuh selama lebih dari tiga dasa warsa. Duta besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan para utusan dewan harus mengunjungi Israel, wilayah Palestina, Suriah, Mesir dan Lebanon.

"Kami sedang menyusun usul ini sekarang karena kami khawatir tentang situasi di Timur Tengah," kata Churkin kepada wartawan.

"Seperti yang kita ketahui, usaha-usaha untuk memulai kembali perundingan-perundingan Israel-Palestina mengalami kemacetan dan situasi di kawasan itu sangat rawan. Dikhawatirkan kemungkinan terjadi komplikasi lebih jauh.

Ia mengatakan satu misi Dewan Keamanan "dapat menstabilkan situasi melalui satu jalan yang pasti dan dapat membantu usaha-usaha internasional untuk memulai kembali perundingan-perundingan Israel-Palestina."

Churkin mengatakan tidak ada misi Dewan Keamanan ke Timur Tengah sejak tahun 1979. "Kami rasa ini tidak benar, karena terlalu lama para anggota Dewan Keamanan sebagai satu lembaga tidak mengunjungi Timur Tengah."

Rusia adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara bersama dengan Inggris, China, Prancis dan Amerika Serikat.

Tidak ada segera reaksi publik dari anggota-anggota lainnya. Seorang diplomat dewan itu mengatakan walaupun satu kunjungan akan "sulit" diatur. "Ada banyak kepekaan yang terlibat, kata diplomat yang berbicara tanpa bersedia namanya disebutkan.

Seorang diplomat lainnya mengatakan para anggota dewan akan mengajukan usulan itu kepada pemerintah-pemerintah nasional mereka untuk keputusan akhir.

Churkin juga mengaku itu adalah satu "usulan yang rumit".

Duta besar Rusia itu sedang membicarakan rincian tetapi

"tidak ada keberatan langsung."

Rusia juga anggota Kelompok Empat (Kwartet) diplomatik mengenai Timur Tengah, bersama Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa, yang bertemu di Munchen, Jerman akhir pekan lalu ditengah-tengah kecemasan akan kebuntuan perdamaian.

Para pemimpin Palestina menolak melakukan perundingan langsung dengan Israel sejak Israel menolak memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman di di wilayah-wilayah yang dijajahnhnya akhir September lalu.

Tetapi Kelompok Empat itu menetapkan target September ini bagi pembentukan satu negara Palestina.

Berbicara di satu jumpa wartawan terpisah, Sekjen PBB Ban Ki-moon yang menghadiri pertemuan Kwartet itu bersama dengan Menlu AS Hillary Clinton, Menlu Rusia Sergei Lavrov dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyoroti tentang pengaruh krisis Mesir pada proses perdamaian itu.

"Saya juga khawatir atas proses yang sangat lamban, hampir memacetkan proses perdamaian Timur Tengah sekarang," kata Ban kepada wartawan.

Ia mengatakan Kelompok Empat itu telah memutuskan akan meningkatkan usaha-usahanya ntuk menghdupkan kembali proses perdamaian berasama dengan satu prakarsa Arab. Ban mengatakan Kwartet akan bertemu kembali Maret dan juga menginstruksikan utusan-utusannya meningkatkan perundingan-perundingan mereka "terutama sekali semua utusan dengan pihak-pihak terkait."

"Ini satu komitmen sangant penting kami, bahwa Kwartet harus tampak lebih terlibat dalam proses masa depan," kata Ban.

Ashton juga menegaskan bahwa usaha-usaha kelompok itu tetap aktif tetapi mengemukakan kepada Dewan Keamanan bahwa krisis Mesir membuat usaha-usaha baru menyangkut konflik Israel-Palestina menjadi lebih "penting."

"Usaha bagi suatu perjanjan perdamaian yang dirundingkan antara Israel dan Palestina mendominasi kawasan tiu selama puluhan tahun. Perkembangan sekarang harus membawa kita lebih dekat bagi tercapainya tujuan itu, bukan semakin jauh," kata Ashton.(*)
(Uu.H-RN/B002)