Mendagri di Jakarta, Rabu, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang solusi permanen yang dimaksud. Ia hanya mengatakan untuk sementara, pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Solusi itu belum, karena ini membutuhkan proses yang panjang. Kita juga mendengar pendapat MUI, Komnas HAM, dan lain-lain untuk mendapat masukan," katanya.
Soal evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah, Gamawan mengatakan, evaluasi mendalam pelaksanaan SKB sedang dilakukan.
Ketika ditanya tentang kemungkinan pencabutan SKB, Gamawan mengatakan, jika SKB dicabut maka tidak ada pedoman dan hal itu berbahaya.
"Bahaya juga itu karena tetap harus ada pedoman yang digunakan. Sampai sekarang SKB itu masih berlaku," ujarnya.
Sementara itu, pada Rabu (9/2), Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo melakukan rapat bersama terkait dengan Ahmadiyah di Kantor Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Menurut Gamawan, rapat tersebut dilangsungkan untuk melengkapi masukan dan melihat dari perspektif sesuai dengan tugas masing-masing lembaga. "Kita mendengar laporan dari bawah, lalu bagaimana langkah penanganan selanjutnya," katanya.
(H017)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
