"Kami mendukung Presiden Jokowi dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur," kata Beata dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Kedutaan Besar Polandia, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Polandia siap membantu Indonesia dalam pembangunan ibu kota yang baru itu dalam hal infrastruktur maupun teknologi digital yang ramah terhadap lingkungan.
"Kami dengan senang hati membawa teknologi hijau kami maupun berbagi ide mengenai pembangunan ramah lingkungan untuk ibu kota baru," kata dia.
Ia mengatakan Polandia ingin menjadi bagian dari keseluruhan proses pembangunan ibu kota baru Indonesia.
"Di Polandia banyak perusahaan yang berpengalaman di penataan lampu jalan dan taman. Kami menawarkan sistem atau penataan lampu jalan dengan kualitas dan harga yang baik," kata dia.
Baca juga: Anggaran pembangunan ibu kota negara tahap satu Rp510 miliar
Perusahaan-perusahaan Polandia di bidang penataan lampu jalan itu, lanjut dia, memiliki pengalaman panjang di negara-negara lain seperti di Eropa dan Amerika Latin.
"Perusahaan-perusahaan ini sangat tertarik dengan pasar Indonesia. Saya pikir kita bisa mulai dengan hal itu. Kita juga akan memikirkan perusahaan-perusahaan Polandia di bidang lain untuk membantu Indonesia membangun ibu kota baru yang modern dengan teknologi digital yang ramah lingkungan," ujar Dubes Beata.
Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah memasuki tahap finalisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat rapat akhir tahun 2020 seperti dikutip Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.
Hamdam mengatakan Rancangan Undang-Undang ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional untuk menjadi prioritas pembahasan DPR.
Rancangan utama dan rencana detail ruang ibu kota baru juga telah dirampungkan oleh Kementerian Bappenas.
Baca juga: Kawal pemindahan ibu kota negara dengan hukum
Baca juga: Anggota DPR: Biaya pembangunan IKN berpotensi melonjak berkali lipat
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
