Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alihardi Kiai Demak mengemukakan, rencana percepatan muktamar dimaksudkan agar partai itu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi dalam menghadapi Pemilu 2014.
Demikian disampaikan Alihardi dalam pengarahan kepada peserta Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Alihardi (PPP) Provinsi Bangka Belitung di Pangkalpinang, Selasa malam.
Dia mengatakan, semestinya muktamar baru akan dilaksanakan pada 2012. Namun ada pandangan dari internal PPP bahwa muktamar sebaiknya jangan terlalu dekat pemilu.
Pandangan seperti itu muncul dan dibahas di Mukernas PPP di Medan (Sumatera Utara) beberapa waktu lalu. Selanjutnya akan dibahas dalam Mukernas PPP pada Maret 2011.
Konsolidasi partai yang dimulai dari pengurus anak cabang, cabang dan wilayah akan bermuara di muktamar yang direncanakan pada Juni 2011.
Dengan mempercepat konsolidasi di seluruh jajaran partai, kata dia, PPP memiliki waktu yang cukup untuk menghadapi pemilu mendatang.
Alihardi mengingatkan bahwa dalam konsolidasi jangan terjebak pada semata-mata pemilihan pengurus. Lebih baik berkonsentrasi kepada program kerja yang realistis.
"Misalnya menyusun program dan strategi agar anak-anak muda mau bergabung dengan PPP," katanya.
Ketua DPP PPP Ermalena mengemukakan, untuk menghadapi pemilu mendatang partai itu mengintensifkan kaderisasi berbasis daerah pemilihan. "PPP harus mampu cetak kader dengan militansi tinggi," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa kaderisasi bagi kaum perempuan di semua tingkatan partai masih menghadapi kendala karena masih minimnya jumlah perempuan yang mau menekuni dunia politik. Hal itu berakibat pada sulitnya memenuhi kuota 30 persen wanita dalam kepengurusan partai seperti disyaratkan UU.
Karena itu, kata dia, dibutuhkan strategi agar jumlah perempuan yang mau menekuni dunia politik semakin banyak.
Sedangkan Wakil Sekjen DPP PPP Rahman Yakob mengemukakan, untuk menarik minat publik bergabung dengan sebuah partai maka partai harus mampu menjalankan fungsinya. Dalam kaitan ini, pengurus harus mampu memahami dan menjalankan fungsi parpol.
"Kalau tak mampu menjalankan fungsi sebagai parpol, maka kader akan meninggalkannya," katanya.
Namun dia optimistis PPP akan bangkit dan mampu menarik minat publik. PPP diyakini akan mampu menjadi rumah bagi umat Islam. (S023/R014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
