Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN menyatakan perusahaan milik negara siap mengikuti tender terbuka untuk pengelolaan PT Inalum setelah perusahaan itu beralih kepemilikan kepada pemerintah Indonesia.
"Tender terbuka dimaksudkan agar diperoleh perusahaan pengelola yang lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang maksimal kepada negara," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis, Irnada Laksanawan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.
Menurut Irnanda, BUMN yang dimungkinkan untuk masuk sebagai perusahaan profesional melanjutkan operasional Inalum, antara lain PT Aneka Tambang, PT Timah.
Ia menuturkan, pasca pengambilalihan Inalum tersebut, pemerintah akan dihadapkan pada syarat dan kondisi yang berbeda dibanding saat ini.
"Sesuai aspek legal pemegang saham PT Inalum diwakili Menteri Keuangan, sedangkan kuasa pemegang saham terletak pada Kementerian BUMN," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, pemerintah berencana melakukan tender terbuka dalam menentukan pengelola baru Inalum.
"Arahan dari Wakil Presiden Boediono, sebaiknya pengelolaan Inalum dilakukan melalui tender," kata Hidayat.
Inalum merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia menguasai sebesar 41,13 persen, sementara sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA).
Sesuai perjanjian kontrak RI-Jepang, pada 7 Juli 1975, proyek Asahan yang terdiri dari pembangkit listrik (PLTA) dan pabrik peleburan (smelter) aluminium ini akan berakhir pada Oktober 2013.
Menurut perhitungan sementara, dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menguasai Inalum mencapai sekitar 700 juta dolar AS.
Meski demikian, Irnanda menuturkan keterlibatan BUMN dalam pengelolaan Inalum juga harus dilihat sejauh mana hasil kajian dari perusahaan.
"BUMN tidak harus mendapat prioritas. Tidak harus menjadi pemegang saham, tetapi harus dilihat dari segi korporasi apakah menguntungkan bagi Antam atau tidak.
Namun bisa saja dilakukan konsorsium dengan menggandeng perusahaan yang siap dari segi kemampuan teknologi maupun pendanaan," ujarnya.
Adapun dari sisi pendanaan ia meyakini BUMN Perbankan yang ada seperti Bank Mandiri, Bank BNI mapun Bank BRI tentu sangat bisa diandalkan untuk membiayai pengambilalihan Inalum.(*)
(T.R017/S025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
